Bupati Fatlolon Kembali Rombak Birokrasi Kepulauan Tanimbar

Saumlaki, Dharapos.com – Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus
Fatlolon kembali merombak sejumlah pimpinan birokrasi di kabupaten itu, Rabu
(7/8/2019).

Terhadap sejumlah pejabat Eselon II, III dan IV lingkup
Pemda setempat bertempat di ruang rapat gedung Kewarbotan (kantor Bupati
sementara) Jln. Arafura, Saumlaki.

Adapun pejabat eselon II yang dilantik yaitu Mesakh
Rahandekut, S.Pd, M.Pd (Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan
Pemerintahan), Yongki Soisa, S.STP (Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan
SDM), Juliana Ongirwalu, S.Sos (Kadis Perhubungan), Elvis Tahit Watumlawar, SP,
M.Si (Kadis Lingkungan Hidup), Drs. Esthepanus Siletty, M.Si. (Kadis Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi), Drs. Herman Yoseph Lerebulan (Kadis
Pendidikan dan Kebudayaan), Jems Ronald Watumlawar, SP, M.Si (Sekretaris DPRD) dan
Andri J. Kurniawan, SP. (Kadis Komunikasi dan Informatika).

Selanjutnya, pejabat eselon III atas nama Charles Utuwaly,
S.Sos (Sekretaris Dinas Perhubungan), Yoseph Rano Farano Titirloloby, S.Hut,
M.Si (Kabag Pembangunan Setda KKT), Estefanus Agustinus Oratmangun, SH ( Kabag
Umum Setda), Christianus Fatlolon, SS, MM (Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan), Fredick Yohones Lethulur, ST (Sekretaris Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Tenaga Kerja), Yulius Sumanik, S.Sos, M.Pa (Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Milton Laratmase, S.Pd (Sekretaris Dinas Sosial), Nehemia
Mofun, S.IP. (Sekretaris DPMPTSP), dan Robby W. Laisina, S.Sos (Camat
Wermaktian) dan sejumlah pejabat eselon lainnya.

“Pelantikan ini merupakan sebuah mutasi rutin serta
promosi mengisi jabatan yang masih lowong dan ini lumrah terjadi dalam lingkup
Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar” kata Bupati dalam sambutannya.

Di kesempatan itu, ia menyampaikan sejumlah hal terkait
hasil evaluasi kerja-kerja birokrasi selama dua tahun kepemimpinannya.

Beberapa hal yang disampaikan seperti kinerja pimpinan SKPD
yang statis yakni menunggu perintah, tidak kreatif dan tidak berupaya untuk
melakukan pembenahan di Internal SKPD yang dipimpin.

“Bahkan ada pimpinan SKPD tertentu yang pada sore sampai
malam hari justru menghimpun stafnya dan kemudian minum mabuk di kantor. Ada
juga staf ASN yang palsukan surat-surat penting seperti cap kepala desa. Saya
harap itu tidak boleh terjadi di pemerintahan kita ini,” kecamnya.

Bupati menegaskan bahwa dia akan mengambil tindakan tegas
terkait perlakuan ASN yang bermasalah.

“Kalau Pimpinan SKPD memberikan contoh yang baik maka
saya percaya bahwa staf juga akan berkelakuan baik,” cetusnya.

Bupati juga membeberkan fakta penanganan tindak pidana yang
ditangani Polres Maluku Tenggara Barat, dimana hampir 85 persen pelakunya
adalah oknum ASN.

Hal ini disinyalir terjadi karena kelalaian para pimpinan
SKPD dalam melakukan tugas pembinaan.

Dalam pelaksanaan pelantikan itu, dilakukan pula
penandatanganan pakta integritas yang berisi tentang ketaatan terhadap
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sejumlah target yang harus
disepakati sebagai tolak ukur kinerja para pejabat yang baru dilantik itu.

“Pimpinan SKPD juga saya minta pro aktif dengan berbagai
usulan program ke Pemerintah pusat,” dorongnya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar target penerimaan
daerah harus ditingkatkan, yakni DAU dan DAK harus bertambah.

“Opini WTP yang baru saja diraih dari BPK saja tidak cukup,
tetapi harus raih DID,” tukasnya.

(dp-47)