Papua, Dharapos.com
Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Kesehatan (FPMPK) melakukan aksi demo damai di kantor Gubernur Papua, Selasa (11/11).
![]() |
Sekda saat beri arahan kepada para pendemo |
Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Papua segera menyelesaikan polemik yang terjadi terkait dengan jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih Jayapura yang saat ini di jabat oleh Pelaksana tugas (Plt) Dekan Yohanes Krey, SH.
Koordinator FPMPK, Herman Neratouw menyampaikan tujuan kedatangan mereka ke kantor Gubernur Papua karena belum ada kejelasan terkait masalah-masalah di Fakultas kedokteran kampus Universitas Cendrawasih.
“Menyangkut pergantian Dekan Fakultas Kedokteran dimana yang menjabat saat ini Yohanes Krey, SH yang disiplin ilmunya sudah berbeda sekali, dia orang sarjana hukum bukan seorang dokter. Di dalam UU tahun 2003 itu yang menjabat harus seorang dokter dalam arti orang tersebut harus memiliki disiplin ilmu dalam fakultas kedokteran,” terangnya usai menggelar aksi demo damai.
Ditegaskan Neratouw, pihaknya pada intinya meminta Ny. Paulina Watopa diangkat kembali sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Uncen karena yang bersangkutan adalah salah satu perempuan yang berperan dengan berdirinya Fakultas kedokteran Uncen pada tahun 2002.
“Dan aksi demo ini dilakukan untuk menyelamatkan Fakultas kedokteran Uncen yang mau di tutup maka kami minta tolong hargai ibu Paulina Watopa karena Surat Keputusan terhadap beliau masih berlaku dari tahun 2013-2017,” tegasnya.
Menurut Neratouw, semua pihak perlu dan harus menghargai pencetus serta pendiri fakultas kedokteran Uncen yang dilakukan oleh Ibu Paulina Watopa pada 2002 lalu dan harus ada penghargaan yang diberikan dalam arti seorang perempuan Papua yang memiliki konsep untuk mendirikan fakultas kedokteran.
Lebih lanjut, kata dia, jika memang ada persoalan di interen Rektorat Uncen, maka harus yang bersangkutan dipanggil dan duduk bicara baik-baik serta menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi.
“Ada aturan tentang pergantian seorang Dekan itu apabila sudah meninggal dunia, atau terlibat dalam partai politik baru bisa di non aktifkan dari jabatan Dekan sementara ibu Paulina Watopa ini tidak sama sekali,” kata Neratouw sembari menambahkan sangat jelas, pihaknya menolak dengan tegas Yohanes Krey sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Uncen yang memiliki disiplin ilmu hukum.
“Ini bisa-bisa salah kasih obat untuk pasien karena dekan fakultas kedokteran Uncen sekarang tidak memiliki disiplin ilmu kedokteran,” kecamnya lagi.
Sekda Papua, Hery Dosinaen mengingatkan dalam situasi seperti ini jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada karena orang selalu melihat aktivitas kelompok-kelompok masyarakat, mahasiswa dan sebagainya ini adalah potensi konflik.
“Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini dan memprovokasi keadaan yang membias sehingga keamanan tidak menentu di Kota Jayapura, jadi ini ada kaitan dengan mahasiswa jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab,” terang dia saat ditemui di ruang kerjanya.
Dikatakan Sekda, aksi demo damai yang dilakukan FPMPK untuk mempertahankan Dekan Kedokteran Uncen dan juga mempertanyakan legalitas Plt Dekan sekarang yang bukan dari orang medis.
“Yang menjadi tugas dan tanggung jawab adalah pihak Rektorat di sana karena pergantian Dekan itu keputusan Senat jadi Gubernur tidak mengintervensi tapi Dekan juga adalah aparatur
Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh Gubernur ketika itu untuk memimpin atau melaksanakan bagaimana fakultas kedokteran itu agar bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ditegaskannya, ada berbagai kepentingan yang datang dengan kelompok-kelompok tertentu dan pasti ada kelompok lain lagi sehingga akan dilihat nanti seperti apa.
“Pemerintah Provinsi Papua sangat konsen memberikan perhatian besar terhadap kesehatan di Papua dan hal ini dibuktikan dengan tiap tahun digelontorkan dana senilai 2 milyar rupiah untuk kesehatan di Papua,” pungkasnya.
(Piet)