 |
| Gubernur Maluku. Ir. Said Assagaff |
Jakarta, Dharapos.com
Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff mengakui jika selama ini banyak orang yang tidak mengira jika wilayah Maluku itu lebih luas wilayah perairan atau lautannya daripada daratannya.
Lebih kurang 93 persen negeri berjuluk “Seribu Pulau”ini, terdiri dari lautan dan sisanya adalah daratan.
Total luas wilayah Maluku sekitar 705.645 km persegi dengan lebih dari 1500 pulau, luas daratan 47.350,42 km persegi dan luas wilayah perairan mencapai 658.294,69 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 1.7 juta jiwa (data tahun 2016), terdiri dari 12 kabupaten, dua kota, 98 kecamatan, 33 kelurahan dan 989 negeri.
“Setelah dimekarkan menjadi dua provinsi, Provinsi Maluku dan Maluku Utara, toh wilayah Maluku tetap luas, mencapai 700 ribu meter2. Coba, mana ada wilayah provinsi lain seperti itu di Indonesia. Jadi Maluku memang unik dan tentu saja tidak gampang memimpin dan mengembangkan wilayah yang didominasi oleh lautan daripada wilayah daratan,” ungkap Gubernur.
Terhadap situasi dan kondisi semacam itu, orang nomor satu di negeri Raja-raja ini kembali meminta keseriusan Pemerintah Pusat terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat di Tanah Maluku.
Ia berharap agar ada perhatian khusus dari Pempus dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap Maluku salah satunya, dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan.
“Pada tahun 2010 lalu, Pemerintah Pusat pernah menggagas ide untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN, red). Tetapi gagasan tersebut kurang ditindaklanjuti serius hingga hari ini. Masyarakat Maluku menunggu-nunggu dan mempertanyakannya. Kami butuh kejelasan dan perhatian serius terhadap potensi kelautan dan perikanan yang kami miliki. Kalau konsepnya bukan lagi LIN, lalu apa?” tanya Gubernur.
Pempus termasuk pihak swasta diingatkan untuk memperhatikan potensi kelautan dan perikanan Maluku.
Potensi perikanan tangkap Maluku mencapai 1,72 juta ton per tahun dengan tingkat produksi perikanan sebesar 534.484,9 ton di tahun 2013 dan potensi perikanan budi daya laut seluas 495.300 Ha, potensi perikanan budi daya air tawar 36.251 Ha dan perikanan budi daya air payau 191.150 Ha.
Pengembangan sektor ini juga menurut Gubernur, dapat diandalkan menjadi salah satu poros utama pertumbuhan ekonomi di masa depan jika permasalahan yang ada dapat diatasi secara bertahap dan ditunjang Pempus serta para pemangku kepentingan.
Dengan demikian, para investor terdorong untuk berinvestasi pada industri perikanan seperti usaha penangkapan ikan, budidaya, pengolahan dan pemasaran serta kegiatan-kegiatan usaha lainnya.
Gubernur juga menyebutkan sejumlah isu pokok pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang hingga kini masih menjadi persoalan.
Diantaranya, pencemaran laut, gejala penangkapan berlebih (over fishing), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dll), konflik penggunaan ruang dan sumber daya, serta kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan.
Termasuk terbatasnya teknologi kelautan dan perikanan, serta terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi.
Dari semua ini, berakibat pada kemiskinan di sebagian besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya pembudidaya ikan dan nelayan dalam skala kecil.
Gubernur juga berharap adanya pemenuhan moda transportasi berupa kapal-kapal feri dan kapal penumpang termasuk penambahan pesawat.
Selain identik dengan laut dan perikanan, Maluku juga memiliki potensi luar biasa di bidang pariwisata dimana alam Maluku yang indah adalah surga yang terpendam.
“Kemudian, potensi lain seperti sektor perkebunan, pertanian, peternakan, sumber daya alam termasuk Blok Masela juga menjadi bagan penting daerah ini yang jika dimaksimalkan dengan baik terlebih adanya perhatian dan dukungan penuh dari Pemerintah pusat maka saya pastikan Maluku akan maju berkembang,” tukasnya.
Pernyataan Gubernur tersebut disampaikan dalam diskusi dengan topik “Tantangan Memimpin dan Membangun Maluku sebagai Provinsi dengan Wilayah Laut Terluas di Indonesia” yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku.
Diskusi menghadirkan pembicara kunci, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan sejumlah pengamat serta pejabat sejumlah kementerian.
Selain diskusi, Pemprov Maluku juga mendapatkan anugerah atau rekor sebagai “Provinsi Kepulauan
Terluas dengan Luas Lautan Mencapai 93 %” dari LEPRID (Lembagai Prestasi Indonesia dan Dunia) yang diselenggarakan pada Kamis (8/12/16), Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat.
(dp)
