 |
| Ilustrasi Anggaran |
Ambon, Dharapos.com
Minimnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan di Provinsi Maluku, dikeluhkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur setempat Zeth Sahuburua.
“Gubenur dan Wakil Gubenur dari “Surga” sekali pun, belum tentu akan mampu membangun daerah ini dengan nilai yang begitu kecil,” keluhnya pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Provinsi Maluku Tahun 2018, di Gedung Baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Selasa (3/4/2018).
Akibat minimnya anggaran tersebut membuat pihaknya harus melakukan optimalisasi perencanaan dana pembangunan agar tepat sasaran sampai di tingkat desa.
“Di tahun 2019, pergerakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita diperkirakan hanya berkisar antara Rp400 – 500 miliar. Sedangkan total Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan masih tetap di bawah Rp2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus mengoptimalkan perencanaan dana pembangunan ini tepat sasaran sampai di tingkat desa,” tandas Sahuburua,
Mengacu pada karakteristik wilayah yang berciri kepulauan yang didominasi lautan, kata Sahuburua, menggambarkan bahwa tantangan alam di Provinsi Maluku membutuhkan perhatian serius dalam perencanaan yang berkualitas.
Ini menurut dia, disebabkan karena masyarakat kita tersebar pada pulau-pulau kecil, dan di sisi lain alokasi anggaran pembangunan yang tersedia sangat terbatas.
“Pak Rudi (Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional), APBD kita hanya Rp.3 triliun, dimana Rp.1,5 triliun kita gunakan untuk belanja pegawai dan Rp1,5 triliun digunakan untuk membangun 1.340 buah pulau, 11 kabupaten/kota, 118 kecamatan dan 1.198 desa serta 33 kelurahan,” bebernya.
Menurutnya, akibat keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan, mengharuskan pihaknya berkolaborasi memanfaatkan sumber pembiayaan lain, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki berbagai BUMN yang beroperasi di Maluku.
“Sebagai gambaran pada tahun 2017, total alokasi dana CSR yang digelontorkan ke Maluku sebesar Rp.20 milyar rupiah,” ungkap Sahuburua.
Untuk itu, Sahuburua, mengajak semua pihak untuk maju bersama-sama, dengan fokus pada 8 prioritas pembangunan dan 57 program prioritas.
Ia juga mengharapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dapat merumuskan berbagai kegiatan prioritas dalam forum rapat koordinasi teknis yang berlangsung dua hari hingga Rabu (4/4/2018) ini.
“Karena itu, tantangan ini harus bisa dijawab dengan bekerja sungguh-sungguh. Bekerja, bekerja, bekerja sesuai dengan semboyan dari Presiden Jokowi. Karena apapun yang terjadi keberlanjutan pembangunan ini adalah untuk kepentingan anak cucu kita di waktu yang akan datang,” tukasnya.
(dp-19)
