Ambon, Dharapos.com – Ketua Pembina Posyandu Kota Ambon, Lisa Wattimena, melakukan kunjungan ke dua Posyandu di Gunung Nona yakni Posyandu Gelatik I dan Posyandu Gelatik II, Rabu (11/3/2026).
Dalam kunjungannya di Posyandu Gelatik I, Lisa menegaskan bahwa penerapan Posyandu era baru melalui integrasi layanan primer yang mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus didukung dengan fasilitas meja dan kursi pelayanan yang memadai agar alur pelayanan kepada masyarakat berjalan tertib dan teratur.
Hal tersebut disampaikannya setelah melihat masih kurangnya fasilitas meja dan kursi yang digunakan dalam proses pelayanan Posyandu.
Meski fokus pelayanan kini mencakup enam bidang SPM yakni kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), mekanisme pelayanan Posyandu tetap mengikuti sistem lima meja pelayanan.
“Posyandu harus memfasilitasi meja dan kursi untuk pelayanan enam SPM. Kalau mengikuti aturan, tetap harus ada lima meja pelayanan. Meja satu untuk pendaftaran, meja dua penimbangan dan pengukuran, meja tiga pencatatan atau KMS, meja empat penyuluhan atau pelayanan gizi, dan meja lima untuk pelayanan kesehatan serta layanan enam SPM yang melibatkan kader dan tenaga kesehatan,” jelas Lisa.
Ketua TP-PKK Kota Ambon ini juga mengingatkan para kader Posyandu Gelatik I agar lebih memahami secara mendalam peran dan tugas mereka sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Pesan yang sama juga disampaikan kepada para kader di Posyandu Gelatik II.
“Kader Posyandu harus siap menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi untuk semua kelompok usia. Karena itu para kader harus benar-benar memahami peran dan tugasnya,” tegasnya.
Lisa menjelaskan bahwa Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu di tingkat desa maupun kelurahan.
Dengan konsep enam Standar Pelayanan Minimal, Posyandu kini menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
“Posyandu sekarang bukan hanya tempat menimbang bayi. Keluhan masyarakat juga bisa disampaikan melalui Posyandu karena fungsinya sudah menjadi pusat layanan terpadu di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Melalui transformasi tersebut, Posyandu kini berperan dalam deteksi dini berbagai persoalan sosial, advokasi masyarakat, serta integrasi layanan antarinstansi.
Misalnya, jika ditemukan anak putus sekolah, rumah tidak layak huni, atau lansia yang terlantar, kader Posyandu memiliki mandat untuk mencatat dan melaporkannya kepada pihak terkait.
Selain itu, berbagai keluhan warga seperti masalah sanitasi, keterbatasan akses air bersih, hingga persoalan keamanan lingkungan juga dapat disampaikan melalui mekanisme Posyandu untuk diteruskan ke pemerintah desa atau kecamatan.
Dalam peran barunya, kader Posyandu juga menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, maupun Dinas Pekerjaan Umum.
Perubahan ini menuntut para kader Posyandu untuk lebih proaktif serta memiliki wawasan yang lebih luas, tidak hanya pada isu kesehatan tetapi juga persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
(dp-53)
