Penjabat Sekda Maluku, Sadli Ie (kanan) saat membuka acara Forum OPD Bapenda Provinsi Maluku Tahun 2022, di Hotel Marina, Ambon, Rabu (2/3/2022) |
Ambon,
Dharapos.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku di tahun 2021 lalu dilaporkan
melampuai target yang ditetapkan.
Dari target
533,39 milyar, telah terealisasi sebesar
547,57 milyar, atau mencapai 102,66 persen di Desember 2021.
Hal itu
disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Ie yang
menyampaikan sambutan Gubernur Maluku saat membuka acara Forum Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Tahun
2022, Rabu (2/3/2022) di Hotel Marina, Ambon.
Capaian ini,
sebut Gubernur, berkat kerja keras semua pihak.
“Dari aspek
pajak teman-teman Tim Samsat dari Bapenda, Kepolisian dalam hal ini Direktorat
Lalulintas, Jasa Raharja dan Bank Maluku, kemudian dari aspek retribusi
terdapat 26 OPD UPTD, bergabung juga 3 perusahaan daerah kita yaitu PD Panca
Karya, Bank Maluku-Maluku Utara dan PT. Dok Wayame, memberikan kontribusi
terbaik,” terangnya.
Namun
demikian, masih ada peluang PAD kita yang belum digali, seperti pajak kendaraan
bermotor plat merah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.
“Saya sudah
menginstruksikan kepada Bapenda untuk segera melakukan koordinasi dengan setiap
OPD provinsi dan bupati walikota, untuk tahun 2022 ini dijadikan tahun
pembayaran piutang kendaraan bermotor pelat merah, mendorong setiap investasi
yang akan mengeksploitasi sumber daya alam di Maluku harus bisa melunasi pajak
air permukaannya, mendorong percepatan sosialisasi Undang – Undang Nomor 1
tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah yang didalamnya memuat pajak dan retribusi, yang diharapkan akan mampu
memberikan nilai tambah terhadap kewenangan daerah dalam mengelola potensi
sumberdaya alamnya,” imbuhnya.
Olehnya itu,
harap Gubernur, kita harus bergerak dengan irama yang sama dalam rangka
mewujudkan misi membangun Maluku, untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan
dan sejajar dengan daerah maju lainnya.
“Kita
melihat dan merasakan geliat pembangunan semakin terwujud walaupun dalam
kondisi pandemi Covid-19, dan ketersediaan dana pembangunan yang terbatas,
namun tidak mempengaruhi semangat kita.
Hal ini terlihat dari capain indikator makro pembangunan seperti inflasi
menunjukan kondisi stabil, indeks pembangunan manusia menunjukan nilai yang
meningkat dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada kwartal empat tahun 2021
menunjukan angka 3,04 persen. Ini berarti kita bekerja dalam koridor yang
benar,” papar Gubernur.
Untuk itu,
pelaksanaan forum OPD yang digelar ini, Gubernur memberikan apresiasi, karena
dapat dijadikan sebagai forum untuk bersinergi kuat yang dapat menghimpun
perangkat daerah lainnya yang memiliki tugas utama dalam mengelola pendapatan
daerah melalui objek pajak dan objek retribusi.
“Atas nama
Pemerintah Daeran Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan
Forum OPD ini, sebagai wujud komitmen untuk berkolaborasi, bersinergi,
komunikasi dan berkoordinasi dalam memajukan PAD di masing-masing kabupaten dan
kota,” imbuhnya.
Apalagi,
kata Gubernur, dengan kondisi pandemi Covid-19, yang sangat mempengaruhi
dinamika ekonomi dunia dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi lokal di Maluku
dan kabupaten/kota, maka implementasi tugas Bapenda dalam mendorong peningkatan
PAD untuk mencapai target setiap tahun amatlah berat.
“Olehnya
itu, perlu ada kiat – kiat inovasi yang dilakukan dengan memperkuat sistem
regulasi di daerah. Kemampuan fiskal yang rendah di kabupaten/kota harus
diperkuat dengan peningkatan PAD melalui optimalisasi seluruh potensi pajak dan
retribusi,” tandas Gubernur mengingatkan.
(dp-19)