Papua, Dharapos.com
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Drg. Aloysius Giyai, M,Kes, Senin (10/11) kepada wartawan mengatakan pelayanan kesehatan di Papua pada tahun ini mulai masuk babak baru dan agak berbeda dengan sebelumnya.
 |
| Drg. Aloysius Giyai, M. Kes |
“Karena mulai tahun ini baru disisihkan dana sebesar 15 persen yang benar-benar diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan dasar serta penguatan pelayanan kesehatan di kampung-kampung lewat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu,” jelasnya kepada wartawan, di Jayapura, Provinsi Papua.
Fakta ini dipertegas, sejak enam bulan memimpin Dinkes, lanjut Kadis, banyak terjadi perubahan yang cukup drastis sesuai target yang diprogramkan pihaknya.
“Satu indikator yang bisa di lihat adalah mulai hilangnya Rumah Sakit Papua dan Rumah Sakit Abe yang di sebut sebagai Puskesmas raksasa dan ini merupakan satu indikator kuat bahwa penguatan di pelayanan dasar sudah semakin baik,” lanjutnya.
Kadis juga menambahkan, dirinya bersama tim satu tahun ini menjalankan program di mana Rumah Sakit hanya melayani pasien yang memang kondisinya gawat darurat, sementara yang sakit biasa dikembalikan ke pelayanan dasar artinya mendekatkan pelayanan kepada rakyat.
“Tahun ini kami masih bertoleransi apabila ada kabupaten yang belum mengikuti program tersebut, karena juknis yang diturunkan bersama Gubernur baru pertengahan tahun sehingga dapat di maklumi. Asalkan ada surat resmi dari Pemerintah Daerah setempat kepada Gubernur,” tambahnya.
Namun, tegas Kadis, untuk tahun 2015 dan seterusnya sudah tidak ada toleransi lagi, karena sesuai apa yang di arahkan secara riil dalam juknis yang disahkan oleh Gubernur dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor: 5, 6, 7 dan 8 harus wajib hukumnya dan setiap kabupaten kota di Papua harus melaksanakannya.
“Sehingga apa yang selama ini membelenggu rakyat Papua, bukan saja hanya masalah kesehatan, kesakitan dan kematian. Tetapi Paradoks Papua tentang kemiskinan, keterbelakangan, keterisolasian, semuanya akan di buka sehingga masyarakat Papua hidup sama dengan provinsi lain dan tahun ini sudah mulai dilakukan,” tegasnya.
Terkait dengan hal tersebut, terang Kadis, dana Otonomi khusus bukan saja dilakukan oleh RS pemerintah saja, akan tetapi juga RS mitra seperti RS Bhayangkara, RS. Dian Harapan, RS. Martin Nindey dan RSAL dan hasilnya sangat luar biasa.
“RS mitra juga telah dijamin oleh Pemerintah Provinsi Papua lewat dana KPS dan hal ini sudah menjadi kerinduan saya sejak dulu sebelum menjabat sebagai kepala dinas dan setelah di percayakan Gubernur maka program tersebut langsung kami laksanakan,” terang dia sembari menambahkan sehingga masyarakat yang sakit tidak perlu lagi berbondong-bondong ke RS Pemerintah atau Puskesmas akan tetapi RS Mitra juga telah siap melayani mereka.
(Harley)
