 |
| Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Edward Indey saat melantik pengurus P2TP2A periode 2022 – 2024 di pendopo Bupati, Saumlaki, Selasa (27/12/2022) |
Saumlaki,
Dharapos.com – Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Daniel Edward Indey
menyatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah itu masih
terbilang cukup tinggi.
Dia
menyebutkan, data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 2021 sebanyak 15 kasus, yaitu 3 kasus kekerasan
terhadap perempuan dan 12 kasus kekerasan terhadap anak.
Sementara,
di 2022, DP3AP2KB melansir data per November 2022, ada peningkatan jumlah
kasus.
Sebanyak 22
kasus kekerasan telah terjadi. Puluhan kasus itu terdiri dari kekerasan perempuan
berjumlah 6 orang, sementara 16 kasus lainnya adalah kekerasan terhadap anak.
Kendati
demikian, Indey mengaku masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tidak dilaporkan oleh
korban karena alasan tertentu.
Karena itu, Pemkab
Kepulauan Tanimbar membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A).
P2TP2A
adalah lembaga layanan yang
berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
sebagai pelaksana fungsi teknis dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan
dan anak yang mengalami kasus kekerasan
“Tugas
dan fungsi P2TP2A adalah memberikan
pelayanan konseling dan secara psikologis melalui tatap muka telepon surat
maupun media lainnya, serta adanya
pelayanan medis guna pemulihan trauma fisik maupun psikis terhadap
perempuan dan anak korban kekerasan,” jelas Indey saat melantik pengurus
P2TP2A periode 2022 – 2024 di pendopo Bupati, Saumlaki, Selasa (27/12/2022).
Dikatakan,
selain tugas dan fungsinya itu, P2TP2A memberikan layanan sosial, psikososial terhadap korban yang memerlukan
konselor atau media dan juga layanan hukum terhadap korban yang memerlukan
konselor hukum atau pengacara dalam proses hukum pada kasus kekerasan yang
dialaminya
Indey
berharap kepada pengurus P2TP2A untuk selalu meningkatkan kepedulian dan
tanggung jawab serta menghentikan dan tidak memberikan toleransi segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 |
| Foto bersama seusai pelantikan |
“Tingkatkan
koordinasi dan partisipasi kepada semua pihak, baik pemerintah, swasta dan
seluruh lapisan masyarakat dalam rangka membangun kerjasama untuk mencegah dan
mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak karena kaum perempuan
lebih berperan dalam menentukan kualitas dan perlindungan keluarga”
tuturnya.
Dia juga
berpesan kepada pengurus P2TP2A Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar menghapus
segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengupayakan kesetaraan gender, sehingga hak-hak perempuan dan anak dapat
terpenuhi dengan baik.
Pengurus
P2TP2A kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2022 – 2024 diketuai oleh
Ny.Jacomina A. Indey , istri Daniel E.
Indey.
Selanjutnya,
para wakil ketua masing-masing:
dr.Lucia
F.R.A. Felnditi (Ketua Bidang Kesejahteraan Usaha dan Dana IDI Cabang
Saumlaki), Deni F. Sianressi dari LBH Yamdren Ulun, Katharina A.C. Utukaman (Sekretaris Dinas
Kesehatan), dr. Juliana Ch.Ratuanak dari anggota Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran IDI cabang Saumlaki, dan Matheos Mes Lewier (kepala seksi urusan
agama Kristen pada kantor Kemenag ).
Anggota
Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia (APPI) pada Himpunan Psikologi
Indonesia, Benigno Narahawarin, di tetapkan sebagai Sekretaris, dan dibantu
oleh Della S. Tuhumena (Kepala bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada dinas P3P2KB) dan Julius Kelbulan (Kepala sub
bagian Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD).
Sementara,
Bendahara P2TP2A dijabat oleh Fenty Sohilait yang adalah bendahara TP-PKK Kepulauan
Tanimbar.
P2TP2A
terdiri dari lima divisi yaitu yang bergerak di bidang layanan dan pengaduan,
pendampingan dan advokasi, pelayanan dan pemulihan, pendidikan dan pelatihan
serta divisi penguatan jaringan informasi dan dokumentasi.
Anggota
divisi terdiri dari berbagai instansi dan profesi seperti dari kepolisian,
kejaksaan, praktisi hukum, wartawan, tokoh agama, ASN dari SKPD teknis, Ormas,
akademisi, LSM dan tokoh masyarakat.
Pewarta :
Novie Kotngoran
