Ambon, Dharapos.com — Warga Desa Kompane, Kecamatan Aru Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, menyampaikan keresahan atas dugaan penyalahgunaan sebagian besar anggaran desa, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2024 serta sejumlah dana kegiatan lainnya.
Sejumlah warga menuding, penyaluran BLT di desa tersebut tidak sesuai dengan daftar penerima yang seharusnya. Selain itu, diduga terjadi pemotongan bantuan dan tidak adanya transparansi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
“Ada warga yang seharusnya menerima BLT tapi tidak dapat, sementara yang tidak terdaftar justru menerima. Kami juga dengar ada potongan dari bantuan itu,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (21/10/2025).
Selain persoalan BLT, masyarakat juga mempertanyakan pengelolaan dana inkam hasil budidaya teripang, dana PKK, serta dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) yang hingga kini belum jelas penggunaannya.
“Kami tidak tahu uang hasil teripang dan Bumdesa itu untuk apa. Tidak pernah ada laporan ke warga,” tambah warga lainnya yang juga meminta namanya dirahasiakan.
Disisi lain, warga juga mempertanyakan keadaan kantor Desa yang saat ini sudah tidak aktif lagi. Berbeda dengan kantor Desa pada umumnya, kantor Desa Kompane terlihat sangat menyedihkan.
Selain itu, kondisi pemerintahan Desa Kompane disebut semakin tidak menentu karena Kepala Desa diketahui sudah tidak berada di tempat sejak Agustus 2025.
Akibatnya, pelayanan terhadap masyarakat dinilai terhambat dan kegiatan pemerintahan desa praktis tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Sudah beberapa bulan kepala desa tidak di tempat. Kantor desa jarang buka, banyak urusan masyarakat jadi tertunda,” ujar warga lainnya.
Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Desa Kompane. Warga meminta agar dugaan penyalahgunaan dana desa ini ditindaklanjuti secara objektif dan transparan.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang ada penyimpangan, mohon diproses sesuai aturan,” harap salah satu tokoh masyarakat setempat.
(dp-53)
