Dobo, Dharapos.com – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kepulauan Aru secara aktif mengikuti agenda kedinasan Coaching Clinic Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Periode 2025-2029 yang dilaksanakan secara daring langsung dari Aula Kantor Pertanahan di Dobo.
Agenda strategis skala nasional yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong rencana pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan.
Melalui ruang diskusi virtual ini, seluruh satuan kerja di tingkat daerah, termasuk jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kantah Kepulauan Aru, dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai metodologi penyusunan instrumen evaluasi yang lebih presisi, transparan, dan terukur.
Fokus utama dalam coaching clinic kali ini diarahkan pada Penajaman Indikator Kinerja Kegiatan Daerah, dengan penekanan khusus pada dua sektor teknis yang menjadi pilar pelayanan agraria nasional.
Sektor pertama adalah Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, yang membidangi standardisasi pengadaan tanah demi pembangunan fasilitas publik serta pengelolaan ruang yang bernilai guna.
Sementara sektor kedua adalah Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang berfokus pada perumusan langkah-langkah penuntasan masalah hukum pertanahan secara responsif, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum tetap.
Bagi Kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki karakteristik geografis wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan beranda terluar Indonesia, penajaman target kinerja ini memiliki urgensi yang sangat krusial.
Instrumen IKU yang disusun tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif formal semata, melainkan menjadi kompas utama bagi jajaran internal termasuk di dalamnya Seksi Penataan dan Pemberdayaan untuk mengurai target besar kementerian menjadi aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di Bumi Jargaria.
Penerapan IKU yang lebih tajam dan adaptif ini diproyeksikan mampu mengakselerasi berbagai program strategis nasional yang sedang berjalan di daerah, seperti percepatan legalisasi aset, penataan akses reforma agraria, hingga mitigasi potensi sengketa batas tanah secara lebih dini di lapangan. Keterlibatan aktif dalam pembekalan ini membuktikan bahwa keterbatasan jarak geografis bukan menjadi penghalang bagi Kantah Kepulauan Aru untuk terus bersinkronisasi dengan gerak cepat transformasi digital dan reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Pemerintah Pusat.
Melalui sinergi dan penyelarasan target performa kerja dari pusat ke daerah ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru memantapkan langkah untuk terus melakukan pembenahan mutu pelayanan publik.
Dengan standar kinerja yang semakin profesional dan transparan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah dapat terus meningkat, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kepulauan Aru.
(KPA)
