Ambon, Dharapos.com – PT Pertamina Patra Niaga wilayah Ambon terus melanjutkan hasil koordinasi bersama Kepolisian, mitra SPBU, dan Asosiasi Sopir Truk pada Agustus lalu dengan membuka layanan Biosolar lebih awal, mulai pukul 05.00 WIT.
Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan agar pengguna Biosolar dapat mengisi BBM lebih awal sebelum memasuki jam sibuk pagi hari.
“Layanan Biosolar di Kota Ambon dibuka mulai jam 5 pagi agar para pengguna Biosolar dapat mengisi lebih awal sebelum jam sibuk pada pagi hari. Jam layanan lebih awal ini diharapkan juga dapat meningkatkan ketertiban dan mengurangi kepadatan di area SPBU pada jam sibuk sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya,” jelas Bramantyo, Sabtu (19/9/2026).
Selain membuka layanan lebih awal, Pertamina Patra Niaga memastikan suplai Biosolar ke SPBU direncanakan dengan baik untuk menjaga ketersediaan stok. Perencanaan suplai dan proses bongkar yang tepat waktu juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan di SPBU.
“Stok kami terus jaga, penyaluran pun saat ini dilakukan sesuai aturan penugasan yang diberikan kepada Pertamina. Ini adalah bentuk transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Kami akan terus prioritaskan pasokan suplai dari Integrated Terminal Wayame ke SPBU-SPBU agar layanan yang dimulai lebih awal pada pagi hari dapat berjalan maksimal,” tukasnya.
Sebelumnya, pada 14 September 2026, telah dilakukan rapat koordinasi mengenai keandalan pasokan dan ketersediaan BBM yang dipimpin Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, bersama Pemerintah Provinsi Maluku, TNI, dan Pertamina.
Sinergi dan koordinasi rutin tersebut dilakukan sebagai upaya bersama untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi, sekaligus menjaga layanan BBM bagi masyarakat.
“Kita melihat fenomena adanya antrean di sejumlah SPBU. Namun, untuk wilayah Maluku, saya tegaskan bahwa antrean tersebut khusus kendaraan-kendaraan logistik. Memang ada pengaturan di situ. Terdapat sejumlah hal juga yang perlu diantisipasi, terutama dari aspek hukum, salah satunya terkait tindak pidana penyalahgunaan BBM,” kata Dadang usai rapat koordinasi, Senin (14/9).
Untuk mengantisipasi modus penyalahgunaan BBM bersubsidi, Polda Maluku juga telah menurunkan tim gabungan bersama Pemda, TNI, dan Pertamina untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan.
“Masyarakat kami imbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan, tetap tertib saat mengantre, dan kami ingatkan jangan coba-coba melakukan kecurangan,” pungkas Kapolda Maluku.
Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah Polda Maluku bersama seluruh pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Ambon, Aria Aditya, mengatakan hingga September 2026, pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap enam SPBU di Kota Ambon yang terbukti menyalurkan BBM subsidi tidak sesuai aturan.
“Pertamina Patra Niaga sendiri telah melakukan pembinaan kepada 6 SPBU di Kota Ambon hingga September 2026 yang terbukti menyalurkan BBM subsidi tidak sesuai aturan. Ini adalah bagian langkah kami untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang lebih baik,” tutup Aria.
Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait produk, layanan, ataupun pertanyaan lainnya dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.
(dp-53)
