 |
| Ilustrasi Defisit Anggaran / Foto : Istimewa |
Ambon, Dharapos.com – Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Kota Ambon dikabarkan melakukan perjalanan (kegiatan) ke Bali dan Labuan Bajo
disaat Pemerintah setempat sedang mengalami defisit anggaran.
Kegiatan yang dilakukan DWP Ambon ini, bisa disebut
melanggar perintah pimpinan yang mana telah melarang adanya kegiatan, karena
bisa menjadi beban bagi pemerintah yang saat ini tidak memiliki anggaran.
Padahal, Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmasse pada
apel bersama ASN di Balai Kota, Jumat (7/6/2024) lalu, sudah menegaskan
bahwasannya semua kegiatan ataupun proyek tahun anggaran 2024 menggunakan PAD
terpaksa dihentikan.
”Kemarin saya evaluasi ternyata sampai dengan
bulan ini kita mengalami defisit. Dengan demikian sesuai dengan petunjuk
pimpinan maka saya akan melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan arahan Penjabat Wali Kota Ambon bahwa beliau tidak mau tinggalkan
kota ini dengan utang sehingga dengan demikian seluruh kegiatan yang ada di OPD
yang bersumber dari PAD dihentikan. Ini sesuai arahan pimpinan tidak ada boleh
jalan, karena anggaran tidak ada jangan buat beban di Pemkot karena kita butuh
uang yang banyak,” tegas Ririmasse saat apel.
Kepada media ini, salah satu sumber yang enggan
disebutkan namanya mengatakan, keberangkatan DWP ke Bali dan Labuan Bajo ini
diduga menelan anggaran ratusan juta rupiah yang bersumber dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3MD) Kota
Ambon.
Kegiatan Dharma Wanita yang diduga menelan biaya
ratusan juta yang tentunya sangat menyakiti publik kota Ambon.
Betapa tidak, Ririmasse dengan lantangnya mengatakan
Pemkot Ambon defisit, namun masih ada ratusan juta yang digelontorkan untuk
kegiatan puluhan DWP ke Bali dan Labuan Bajo.
Menyikapi hal tersebut, Berty Nendisa selaku Garda
PDIP juga meminta DPRD Kota Ambon segera memanggil Pj. Wali Kota dan Sekkot
untuk memberi penjelasan.
“Kalau bicara soal defisit, otomatis hal-hal
seperti pergi ke Bali dan sebagainya yang tidak tahu tujuannya apa, perlu
mendapat atensi dari DPRD untuk dipertanyakan. Karena sangat mengganggu
kestabilan ekonomi di kota ini. Pemerintah harus bertanggung jawab agar
masyarakat Kota Ambon tidak mereka-reka ini kok deficit, sementara keuangan
daerah diperuntukan untuk hal-hal seperti keberangkatan ke Bali,”
tegasnya.
Menurut Berty, perlu dipertanyakan untuk apa DWP memakai
uang daerah ketika terjadi defisit di dalam tubuh Pemkot Ambon.
Apalagi, hal ini terjadi ditengah persoalan ekonomi
yang sementara mendesak masyarakat Kota Ambon saat ini.
“Masyarakat Kota Ambon sementara terdesak lalu
kira-kira apa yang mereka berbuat, berarti itu menyusahkan masyarakat kota
Ambon. Saya melihat dari sisi hukum, apapun yang terjadi DPRD Kota Ambon harus
memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan persoalan yang mereka buat,”
tandasnya.
(dp-53)
