 |
| Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar Jaflaun Batlayeri |
Ambon,
Dharapos.com – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Jaflaun Batlayeri
mendukung penuh pemekaran Provinsi Maluku Tenggara (Malra) Raya.
Hal ini
dikatakannya kepada awak media, saat menghadiri rapat kerja Komisi I DPRD
Maluku dalam rangka membicarakan pemekaran 13 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang
tersebar di 8 kabupaten di wilayah tersebut.
“Kita
pada prinsipnya Let’s Go untuk menerima, dan kita memberikan support agar
segera ada pemekaran Provinsi Tenggara Raya supaya rentang kendali penanganan
kemiskinan dan Pemerintahan itu dapat tertanggulangi,” ungkap Batlayeri di
Baileo Rakyat-Karang Panjang, Ambon, Selasa (1/3/2022).
Menurutnya,
Maluku harus memekarkan Provinsi Maluku Tenggara Raya. Pasalnya, dari zaman
kemerdekaan sampai hari ini baru tercatat di Maluku hanya mekarkan satu provinsi
yakni Maluku Utara.
“Dari
sisi sejarah, Maluku merupakan salah satu provinsi yang turut menentukan
berdirinya bangsa Indonesia. Provinsi-provinsi yang baru saja sudah mekarkan
hampir 5 sampai 6, kenapa sampai saat ini Provinsi Maluku hanya baru dua yaitu
Maluku Utara dan Maluku. Saya kira Maluku Tenggara Raya adalah jawaban
kepedulian bangsa untuk kita, dan kami menghormati para tokoh yang sudah
berinisiasi melakukan itu,” ujarnya.
Aleg asal
partai Demokrat ini juga meyakini bahwasannya yang lebih layak menjadi Ibu Kota
Provinsi Maluku Tenggara Raya ialah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Sebagai
anak Tanimbar (Tenggara) saya yakin jika di kaji dari sisi geografis yang lebih
layak jadi ibukota untuk Provinsi Tenggara Raya, adalah Kabupaten Kepulauan
Tanimbar,” cetusnya.
Selain itu,
Batlayeri juga mengundang kapan tim pemekaran hadir untuk membicarakan hal ini
secara terbuka, sebab tidak mungkin DPRD bicara secara sepihak, untuk terus
merekomendasikan atau memberikan hal-hal terkait dengan kepentingan itu.
“Kita di
sana supaya teman-teman di badan perjuangan Provinsi Tenggara Raya ini juga
bisa menyadari bahwa Tanimbar akan memberikan topangan penuh dan mungkin lebih
karena kami yakin sungguh satu-satunya pilihan alternatif tempat ibu kota
provinsi Tenggara Raya itu ada di Tanimbar dan di pulau Yamdena yang layak dari
sisi geografis dan teritorialnya untuk menjadi ibukota Provinsi di sana,”
tuturnya.
Batlayeri
menegaskan, untuk Prolegda 2022 pihaknya siap memekarkan beberapa kabupaten
menuju kota Madya.
Karena itu,
dirinya berharap dalam momen rapat
dengar pendapat ini kiranya DPRD Provinsi dapat mengambil sikap serius untuk
kapan ke Jakarta dan meminta moratorium khusus untuk Maluku.
“Soal
kepentingan ini kan nanti kita kembalikan kepada kajian AMDAL dan lain-lain
secara objektivitas ya tapi hari ini kasat mata saya harus mempercayai diri
bawah soal Ibukota Yamdena lebih layak gitu kan dan teman-teman wartawan juga
tahu itu kita tidak bisa pungkiri itu,” tutupnya.
ZAN
