Politik dan Pemerintahan

Pemda Maluku Siapkan Bantuan Bagi Warga Korban Konflik di Haruku

13
×

Pemda Maluku Siapkan Bantuan Bagi Warga Korban Konflik di Haruku

Sebarkan artikel ini

AVvXsEhWpihHBbZa7tIxr7OeOavpWP7BQDKCimA uzFfp8rKGChdV50yMPWHD8TdIc7h8sDdFTJKJuI3Im9kg45046gc9M2fO9qiq1exBIANTqMG pdEBjwwfh zuuJq5c7drHfeS CRfn6sN65zzqc1QH YPD1NA khwwfFm1pUIkmNML3jfgnKk3LFmtWjig=s16000
Pertemuan di ruang rapat kantor Gubernur Maluku yang dihadiri Ketua Sinode GPM Pdt. Elifas Maspaitella serta Sekretaris MUI Provinsi Maluku Abdul Manan Latuconsina

Ambon,
Dharapos.com
– Pemerintah Provinsi Maluku menggelar pertemuan dengan para tokoh
agama terkait penanganan konflik di pulau Haruku, Rabu (26/1/2022).

Pertemuan
yang berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur tersebut dihadiri Ketua Sinode Gereja
Protestan Maluku (GPM) Pdt Elifas Maspaitella serta Sekretaris Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Abdul Manan Latuconsina.

Pertemuan
tersebut dipimpin Pejabat Sekda Maluku Sadlie Ie.

Penjabat Sekda
menyampaikan, Pemerintah daerah akan memberikan bantuan bagi masyarakat korban
konflik tersebut.

“Sebelumnya
kami sudah lakukan pertemuan dengan OPD guna mengantisipasi bantuan bagi
saudara-saudara kita di Kariu. Dan pemerintah daerah siap memberikan dukungan
dalam waktu singkat agar sebelum para pengungsi tiba, barang bantuan sudah ada,”
ungkapnya.

Dikatakan
Sadli, pertemuan ini juga untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang menjadi
korban konflik. Sekaligus pula Pemda meminta bantuan aparat keamanan guna
membantu menyalurkan bantuan agar dapat tiba tepat waktu.

“Sesuai
arahan Gubernur, besok  kami akan mendistribusikan
sembako, tenda dan lain-lain yang akan dikoordinasikan dengan aparat
keamanan dalam rangka memperlancar pendistribusian tersebut,” terangnya.

Penjabat Sekda
menambahkan, pos pengamanan permanen akan didirikan pada perbatasan kedua
negeri yakni Kariuw dan Ori.

Turut hadir
dalam pertemuan tersebut, Kabinda Maluku Brigjen Jimy Aritonang, sejumlah
pimpinan OPD terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas
PKP serta BPBD Provinsi Maluku.

(dp-19)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *