 |
| Rumah Pintar dan Rumah Sehat di Tnyafar Minanlel – Angwarmas, Desa Adaut |
Saumlaki,
Dharapos.com – Sekretaris Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan
Tanimbar Librek Batfeni dilaporkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adaut
oleh Amus Songupnuan (45) gara-gara pembayaran upah tukang yang tidak
transparan.
Amus Songupnuan
adalah warga Desa Adaut dan dipercayakan menjadi kepala tukang pembangunan
Rumah Pintar dan Rumah Sehat di Tnyafar Minanlel-Angwarmas desa Adaut.
Kepada Dharapos.com,
Amus menyatakan, Sekdes Librek sudah berjanji untuk membayar upah tukang pada
pembangunan Rumah Pintar dan Rumah Sehat di Tnyafar Minanlel.
Ternyata Sekdes tidak
tranparan bahkan tidak tepati janji. Padahal pembangunan itu sudah rampung
sejak 2019 namun upah mereka baru dibayarkan pada Oktober 2021 itupun tidak
sesuai dengan perjanjian awal.
“Upah tukang
yang pernah katong (kita) sepakati dalam rapat pada 2019 dengan Bapak Sekdes
itu adalah Rp20.000.000,- namun kemarin dibayarkan kepada para tenaga kerja. Saya juga
baru tahu sudah terbayar dan upah saya selaku kepala tukang belum saya terima
sampai sekarang ” bebernya.
Menurut Amus, Bupati Petrus Fatlolon pernah berjanji dari
Pemda akan memberikan Rp100.000.000 untuk dua bangunan yakni Rumah Pintar dan
Rumah Sehat. Namun Sekdes meminta kepada para tukang untuk dibuat menjadi satu
bangunan saja.
Tak hanya itu, Amus
juga menyayangkan sisa material berupa kayu juga entah dimana. Padahal dirinya selaku kepala tukang juga masih punya
hak untuk mengatur itu.
Amus berharap Ketua
BPD harus lebih jeli dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan untuk Staf
Pemerintah Desa yang menyalagunakan kewenangan dan anggaran di wilayah itu.
Sementara itu, salah
satu informan menginformasikan bahwa pembangunan Rumah pintar dan Rumah Sehat
itu dialokasikan melalui Dana Desa 2019.
“Pembayaran
upah tukang yang harus dibayarkan tahun 2019 kenapa baru terealisasi tahun 2021
sedangkan anggaranya sudah ada sejak 2019”. Beber sumber di Adaut pada
minggu (17/10/21) lalu.
Namun informan itu
juga mengoreksi informasi tentang bantuan Pemda untuk pembangunan Rumah Pintar
dan Rumah Sehat yang pernah disampaikan
oleh Bupati pada acara peresmian Taman Anggrek di Tnyafar Minanlel bukan Rp100.000.000
tetapi hanya Rp.30.000.000.
Ketua BPD Adaut
Zakarias Ratuanak saat diwawancarai dirumahnya menyatakan, pihaknya sudah menyurati
Pemerintah desa agar segera menyelesaikan persoalan yang dialami Amus
songupnuan.
“Ini hanya
persoalan internal pada Tnyafar Minanlel saja maka pasti bisa dapat
terselesaikan secepatnya,” janjinya.
Sekdes Adaut, saat
di konfirmasi menyatakan, waktu itu masyarakat yang berada di Tnyafar Minanlel
sudah sepakat untuk pekerjaan pembangunan Rumah Pintar dan Rumah Sehat
dilakukan secara gotong royong.
“Pada saat
rembuk untuk menjalankan pembangunan dimaksud itu pekerjaannya secara gotong
royong, tanpa pengawas, tanpa kepala tukang dan upah yang dibayarkan juga
langsung ke pengurus Tnyafar sehingga itu menjadi urusan internal. Itu hasil
koordinasi dengan kepala Tnyafar Minanlel,” ujarnya melalui telepon
selulernya, Kamis, (21/10/2021).
Sekdes mengaku,
Pemdes telah menyerahkan dana upah tukang kepada pengurus Tnyafar, namun dalam
pembagiannya tak melibatkan Amus yang mengaku sebagai kepala tukang, sehingga
Amus merasa resah.
“Terhadap
material sisa berupa kayu itu kami selaku Pemerintah desa menyarankan kepada
Kepala Tnyafar untuk jangan dibagi perorangan namun digunakan untuk kepentingan
bersama dalam Tnyafar,” klaimnya.
Librek menjelaskan,
anggaran pembangunan Rumah Pintar dan Rumah Sehat itu bersumber dari Dana
Desa tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.100.000.000.
Namun pembangunannya
itu satu paket dengan pengadaan pipanisasi untuk air bersih bagi kedua Tnyafar
di pulau Anggwarmas yaitu Tnyafar Minanlel dan Tnyafar Namar.
“Untuk
bangunannya disatukan saja karena biar lebih gampang dibersihkan oleh
masyarakat di Tnyafar, termasuk lahan juga yang terbatas,” ujarnya.
Librek juga
menjelaskan, Rumah Pintar dan Rumah Sehat sudah selesai dibangun sejak 2019.
Sedangkan upah tukang baru terbayar pada 2021 karena menurut Sekdes dia cuti
pada saat persiapan calon kepala desa.
“Setelah itu
saya masih belum bisa bayar karena menurut Penjabat Kades jangan dulu nanti jadi
sorotan masyarakat,” tandasnya.
(dp-45)
