 |
| Bupati MTB, Petrus Fatlolon |
Saumlaki, Dharapos.com
Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon dalam kepemimpinannya di 100 hari kerja pertama usai dilantik, telah melakukan gebrakan di sektor pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan sumber-sumber penghasilan daerah.
Dalam hal ini, lebih khusus ditujukan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM, Tanimbar Energy dan BUMD Kalwedo-Kidabela.
”Saya awali dari PDAM, dimana sudah belasan tahun berdiri tapi belum berkontribusi terhadap PAD. Kalau kontribusi terhadap pelayanan itu sudah dan saya salut. Oleh karena itu mulai dari sekarang, PDAM sudah harus mandiri. Karena itu saya sudah rapatkan dengan direksi dan staf untuk terus kerja yang maksimal,” cetus Bupati yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/8).
Menurutnya, Pemkab akan membatasi pemberian dana penyertaan modal kepada PDAM di tahun 2018, dengan begitu manajemen PDAM di bawah kepemimpinan Evergard Lamerkabel saat ini dituntut untuk mandiri dan perlu memastikan kualitas peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sumber-sumber pendapatan yang harus digali saat ini adalah peningkatan jumlah pelanggan air bersih baik dari masyarakat, kantor dinas dan badan atau instansi vertikal di daerah.
Begitu pula, pihak swasta maupun obyek-obyek vital dan strategis seperti pelabuhan laut dan bandar udara.
“Ke depan, kita tetap akan serius membenahi berbagai persoalan di PDAM sehingga terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan air bersih yang lancar dan berkualitas,” ucapnya.
Sementara untuk BUMD Kalwedo-Kidabela yang selama ini mengoperasikan dua kapal Ferry yakni KMP. Egron dan KMP. Sardinela, Bupati katakan bahwa dua kapal yang disubsidi oleh Pemerintah pusat dan melayari wilayah MTB ini telah didorong untuk segera memaksimalkan pelayanan.
“KMP. Egron sedang docking di Wayame dan saya sudah lihat langsung. Masih ada beberapa persoalan yang harus dibenahi secepatnya sehingga kapal itu bisa dioperasikan kembali seperti perbaikan kecil-kecil yang bukan menjadi tanggung jawab pihak docking, serta sertifikat ABK yang harus diperbaharui sesuai aturan,” bebernya.
Diharapkan pekan depan, kapal tersebut sudah bisa selesai diperbaiki dan kembali beroperasi melayani masyarakat di daerah ini sebagaimana rute yang telah ditetapkan.
Bupati akui bahwa ada persoalan yang terjadi di internal soal keuangan seperti belum dibayarnya gaji para Anak Buah Kapal (ABK), dipastikan terealisasi pekan depan.
“Saya juga sudah instruksikan untuk BUMD ini selalu melakukan efisiensi anggaran baik untuk pembiayaan staf maupun operasional supaya sehat, dan diharapkan dapat berkontribusi untuk PAD,” tegasnya.
Menyinggung soal Tanimbar Energy, mantan pimpinan DPRD Sorong, Papua Barat ini mengakui telah melakukan langkah yang sama seperti yang dilakukan di PDAM dan Kalwedo – Kidabela.
“Sudah saya bicarakan dengan Direksi untuk segera menggali potensi-potensi yang harus mereka laksanakan seperti segera menyurati Inpex Masela Ltd selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menangani Blok Masela sehingga ada pekerjaan sub apa yang bisa disubkan ke Tanimbar Energy, hal ini dilakukan supaya tahun depan itu harus ada kontribusi bagi PAD kita,” bebernya lagi.
Bupati memastikan, langkah ini sebagai bentuk upaya untuk menyelamatkan BUMD.
Selanjutnya, jika ada dugaan penyalahgunaan anggaran pada BUMD tersebut beberapa waktu lalu seperti yang ramai dibincangkan oleh masyarakat saat ini, maka dirinya mendorong penegak hukum untuk melakukan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(dp-18)
