 |
| Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi sejumlah Menteri saat berada di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon dalam rangka penyerahan KMP Lelemuka dan Tanjung Sole kepada Pemprov Maluku |
Ambon, Dharapos.com
Momen peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 yang dipercayakan penyelenggaraannya kepada Provinsi Maluku benar-benar menjadi berkah yang luar biasa bagi provinsi berjuluk “Seribu Pulau” ini.
Kementrian Perhubungan RI secara resmi menyerahkan 2 armada kapal motor penyeberangan bagi kepentingan transportasi laut di Maluku.
Kedua buah kapal penyeberangan tersebut masing-masing KMP Tanjung Sole dan KMP Lelemuku.
Dua kapal Ro-Ro 500 GT berkapasitas masing-masing 148 orang dan 19 unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk melayani rute perintis di Maluku untuk lintas Namlea-Waisela dan lintas Saumlaki-Adaut-Letwurung.
Pengadaan KMP Lelemuku berdasarkan tahun anggaran 2015-2016, senilai Rp29 miliar, sementara itu KMP Tanjung Sole telah beroperasi di Maluku selama satu tahun yaitu berdasarkan tahun anggaran 2014-2015.
Direncanakan pengoperasiannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Panca Karya.
Terhadap bantuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah telah menambah dua kapal laut Ro-Ro untuk memperlancar arus transportasi di wilayah Maluku.
“Ini akan menambah rute maupun kapasitas dan kita harapkan arus barang dan manusia akan semakin dinamis di kawasan Provinsi Maluku,” ungkapnya saat meninjau di atas kapal Ro-Ro di Dermaga Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon, Kamis (9/2).
Pemerintah, akui Presiden, juga akan menambah tujuh rute dan 100 kapal pada 2017 di seluruh Indonesia.
Lancarnya fasilitas transportasi antar daerah juga menurut dia telah berdampak kepada menurunnya
harga sejumlah barang kebutuhan sebesar 20-30 persen.
“Inilah yang bolak-balik kita sampaikan, yang namanya tol laut yang akan mempercepat arus barang, arus manusia dan kedua bisa menurunkan harga-harga di pulau-pulau,” jelas Presiden.
Selain penambahan fasilitas kendaraan perairan, pemerintah juga berfokus kepada peningkatan mutu SDM, terutama di sektor maritim.
Presiden telah menemui sejumlah anak buah kapal yang akan mendapat pendidikan pelayaran sehingga bisa memiliki sertifikat atau buku pelaut.
“Dan tahun ini di sini akan ditambah kapal besar 1.500 GT karena tadi saya dengar banyak keluhan kalau pas ombak besar, yang 500 GT ini kadang berani, kadang tidak,” kata Presiden.
Selain kapal bertonase besar, pemerintah juga akan memberikan 100 unit kapal perikanan rakyat dengan kapasitas di bawah 500 GT untuk menunjang kebutuhan nelayan kecil.
Selain 2 KMP, Kemenhub RI juga menyerahkan 16 unit bus ke Pemrov Maluku yang akan dimanfaatkan bersama Pemerintah kota dan kabupaten setempat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Pudji Hartanto Iskandar saat di konfirmasi mengungkapkan, ke 16 bus tersebut diserahterimakan dan akan dioperasikan oleh Pemerintah kota/kabupaten dan Pemerintah Provinsi Maluku.
“Bus itu bukan Damri, kita serahkan ke Pemda juga, ke Provinsi nanti dibagikan ke kabupaten. Sisanya dioperasionalkan BUMD provinsi, semula ke Damri karena ada permintaan pemda, ya kita berikan enggak ada salahnya,” katanya.
Terkait trayek, Pudji mengatakan pihaknya juga menyerahkan kepada Pemda karena dinilai sudah siap mengoperasikan bus tersebut.
“Sebetulnya kalau sudah minta, berarti sudah siap untuk operasional, tapi jangan minta saja, tapi enggak dirawat nanti mangkrak lagi,” katanya.
Salah satunya, lanjut dia, yaitu membuat halte, baik sementara atau “portable” karena masih terbatas maupun permanen ke depannya.
Pengadaan bus tersebut merupakan bagian dari program pengadaan total 583 bus untuk seluruh daerah di Indonesia tahun ini.
Dari segi pengawasan, lanjut dia, pihaknya akan menarik bantuan bus tersebut apabila tidak dioperasikan dengan baik.
“Kalau enggak benar, kita tarik lagi,” katanya.
(rr)
