 |
| Kondisi salah satu hasil pekerjaan yang terlihat amburadul |
Langgur, Dharapos.com
Pengerjaan proyek saluran air bersih di kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara milik Direktorat Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku terkesan dikerjakan asal-asalan.
Pekerjaan saluran air yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 7.279.430.000,- yang amburadul tersebut mengakibatkan terganggunya jalur telekomunikasi dan juga saluran air PAM.
Kepada Dhara Pos, Jumat (13/11), salah satu aktivis muda Malra, L. Rahayaan, mengaku menyesalkan cara kerja kontraktor yang ditetapkan pihak Direktorat Cipta Karya Dinas PU-Pera Maluku yang terkesan asal-asalan dan amburadul.
“Mereka hanya asal kerja saja. Buktinya, saluran telepon dan juga pasokan air bersih sampai terganggu.
Seharusnya mereka sudah mengerti dalam menangani pekerjaan seperti ini caranya bagaimana, tidak asal kerja saja,” sesalnya.
Gara-gara proyek tersebut, lanjut Rahayaan, kebutuhan masyarakat akan fasilitas telekomunikasi dan juga air bersih benar-benar terganggu.
“Seharusnya saat melakukan penggalian tanah, mereka terlebih dulu memastikan keberadaan jaringan telepon serta jalur pipa air bersih apalagi air itu merupakan kebutuhan pertama yang sangat mendasar tapi kenyataannya, mereka hanya main tabrak saja,” lanjutnya.
Atas fakta ini, Rahayaan menilai kontraktor maupun Direktorat Cipta Karya Dinas PU Maluku tak profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Masa dengan dana yang begitu besar, kok tidak bisa di lakukan yang baik-baik. Sudah begitu, habis digali lalu dibiarkan begitu saja atau dengan kata lain dicuekin. Ini kan pekerjaan orang yang tidak bertanggung jawab,” kecamnya.
Rahayaan mendesak kontraktor untuk terjun ke lapangan guna memantau hasil pekerjaan yang di lakukan oleh perusahaannya, sehingga kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami dalam hal ini para aktivis maupun OKP dan juga masyarakat selalu memantau pekerjaan ini, agar tidak menimbulkan kekecewaan, maupun keresahan, karena anggarannya cukup besar, jadi jangan kerja asal-asalan,” desaknya
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat yang dikonfirmasi Dhara Pos, Minggu (15/11) menyorot soal pengerjaan proyek-proyek yang menjadi hajatan pihak Dinas PU Provinsi Maluku yang hampir sebagian besar kualitasnya di bawah standar bahkan sering kali menyisakan sejumlah persoalan.
“Sudah bukan rahasia lagi kalau yang namanya proyek dari provinsi pasti hasilnya sangat mengecewakan dengan kualitas di bawah standar. Karena dari cara kerjanya saja amburadul dan asal-asalan. Dan ini bukan hanya di Kabupaten Maluku Tenggara saja tetapi di sejumlah daerah lainnya di Maluku pun mengalami hal yang sama,” beber sumber yang meminta namanya tidak dimuat.
Bahkan, ia mensinyalir, indikasi penyelewengan anggaran proyek sangat kuat karena bersumber dari dana APBN yang terkesan tak menjadi perhatian pemerintah atau penegak hukum di daerah dengan dalih menjadi urusan pusat.
“Sehingga sering kali pengungkapan kasus korupsi yang bersumber dari dana APBN terkesan lambat bahkan nyaris tak pernah ada. Kalaupun ada itu pun bisa dihitung dengan jari khususnya untuk di Maluku,” kembali bebernya.
Olehnya itu, sumber meminta semua pihak dalam hal ini para aktivis maupun OKP bersama seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan ketat terhadap hal ini sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai penyelewengan keuangan negara yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat sendiri.
(dp-20/16)
