 |
| Salah satu wilayah yang berada di Kab. Kepulauan Aru |
Dobo, Dharapos.com
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru menemukan banyak sekali persoalan saat pelaksanaan Rakerda sebagai evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pada 10 kecamatan yang telah berlangsung pekan lalu.
Persoalan tersebut meliputi 3 aspek penting yakni aspek pemerintahan, pembangunan pemberdayaan kemasyarakatan serta bidang kemasyarakatan.
Salah satu evaluasi yang dilakukan pada pertemuan tersebut adalah adanya keluhan dari para Camat terhadap minimnya aparatur di kantor kecamatan.
Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Aru Gabriel El kepada wartawan di Dobo, belum lama ini mengungkapkan inti dari kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja para Camat dalam lingkup Pemerintah Daerah Aru.
“Dari evaluasi tersebut bisa diketahui permasalahan yang ada di setiap kecamatan. Ini kita lihat dari tiga sisi yaitu yang pertama bidang pemerintahan, bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan bidang kemasyarakatan, jadi bukan kinerja camat dan stafnya saja tapi seluruh perangkat di kecamatan,“ ungkapnya.
Diakuinya, pada kegiatan tersebut para kepala kecamatan mengeluhkan soal kurangnya tenaga kecamatan yang memang sangat berpengaruh terhadap kinerja camat.
Selain itu belum ada pelimpahan kewenangan Bupati sepenuhnya kepada camat oleh SKPD terkait, meskipun regulasi Peraturan Bupati soal pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat sudah tersedia.
“Kita tahu bahwa hampir semua kecamatan itu stafnya masih kurang, dan ini sangat mempengaruhi kinerja Camat,” akui Gabriel.
Disamping itu, belum dilimpahkannya kewenangan Bupati, yang sebenarnya sudah ada dalam Peraturan Bupati No. 13 hanya saja belum dilaksanakan oleh SKPD terkait yang belum dengan sepenuhnya menyerahkan kewenangan-kewenangan itu kepada Camat.
Dia mencontohkan, terkait SITU yang bernilai Rp 10 juta ke bawah untuk kios harus diserahkan ke camat tapi sampai sekarang ini belum diserahkan sehingga camat belum melaksanakan aturan itu terangnya.
Gabriel menambahkan, Rakerda juga dimaksudkan sebagai masukan atau input sehingga Pemda dapat menentukan arah kebijakan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan yang strategis.
”Dari hasil rapat evaluasi itu dimaksudkan agar ada masukan atau input bagi Pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan strategis kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Jadi, ada peranan yang ditonjolkan oleh Camat dan bagaimana tanggung jawab Pemerintah daerah juga untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada selama ini ,“ tambahnya.
Masalah koordinasi lintas sektor antar perangkat Pemerintah yang ada di wilayah kecamatan yang belum berjalan baik juga mencuat dalam kegiatan.
“Belum ada koordinasi yang baik antar semua pertangkat pemerintahan di kecamatan, baik antara camat, kepala puskesmas, kepala UPTD Pendidikan, UPTD Pertanian maupun kapolsek dan Danramil di kecamatan sehingga misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Camat terkesan kurang ada koordinasi yang baik,“ jelasnya.
Begitupula, disiplin kerja camat beserta perangkat juga diukur, sebab sesuai keluhan masyarakat para camat bersama perangkat kecamatan seringkali lebih memilih berada di ibu kota kabupaten ketimbang menetap di wilayah yang dipimpinnya.
“Disiplin kerja camat dan perangkat kecamatan, kita ukur juga mengapa menurut penilaian masyarakat mereka lebih banyak melakukan kegiatan di kecamatan ketika ada kegiatan.Ini yang kita evaluasi sehingga ada ketegasan dari Bupati untuk Camat dan perangkatnya harus selalu berada di kecamatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik,“ sambung Gabriel.
Meski demikian, dilain sisi, ada pula keluhan Camat soal minimnya sarana prasarana khususnya rumah bagi para pegawai kecamatan sehingga hal ini pun menjadi alasan mengapa mereka lebih memilih berada di ibu kota kabupaten.
“Minimnya sarana prasarana rumah bagi pegawai kecamatan baik guru, medis dan sebagainya ini juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas mereka sehingga kalau ada kegiatan baru mereka turun ke kecamatan selepas itu mereka memilih di Dobo. Dan ada tanggapan positif, bahwa kedepan Pemerintah daerah berupaya melakukan pembangunan rumah-rumah bagi pegawai, guru, tenaga medis dan sebagainya,“ tutur dia.
Lebih jauh dikatakan, dari berbagai persoalan yang ada masalah pendidikan dan kesehatan juga saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah, termasuk didalamnya perhatian Pemda soal pemetaan batas-batas petuanan masyarakat adat setempat
Pasalnya, hal ini seringkali menjadi faktor utama terjadinya konflik sosial di masyarakat.
“Semua persoalan ini akan kita inventarisir dan kemudian mengundang semua SKPD terkait untuk dikaji bersama sebagai dasar penentuan arah kebijakan Pemerintah ke depan,“ pungkasnya.
(dp-31)
