Papua, Dharapos.com
 |
| Lukas Enembe, S.IP, MH |
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH menjelaskan, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun 2014 sudah banyak menunjukan perubahan signifikan dari kebijakan anggaran.
Kemudian, lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi Papua juga melakukan perbaikan tata kelola Pemerintahan, sistem penganggaran serta penertiban aset telah dilakukan.
“Walaupun ikuti perubahan yang terjadi, kebutuhan masyarakat Papua tentunya meningkat semuanya sudah dilakukan,” kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRP dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Papua Tahun 2014 dan Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, di Jayapura, Kamis (2/7).
Selain itu, kata Gunbernur, menempatkan prosedur pembahasan sesuai dengan ketetapan dan jadwal yang sudah disepakati bersama semua hal bisa tercapai walaupun semua peningkatan variabel pembangunan terjadi perubahan, tapi dari sisi lain banyak juga kelemahan kelemahan karena Provinsi yang besar ini banyak terdapat masalah masalah yang kompleks,
“Tentu dalam hadapi ini harus kerja keras lagi, agar bisa mencapai apa yang canangkan dengan visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera,” tambahnya.
Ditegaskannya, pada akhir 2018 sudah harus ada peningkatan signifikan, baik konektifitas akses antar kabupaten dan kota atau antar kawasan, angka kemiskinan, IPM serta angka kematian ibu dan anak.
“Tentu ini diperlukan kerja keras semua pihak,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Gubernur, mulai saat ini masyarakat Papua harus membiasakan diri dalam membangun dan kelola semua potensi yang ada dengan sendiri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua sendiri.
“Sekarang tidak bisa lagi kita menunggu dan dimanjakan oleh alam, tetapi bagaimana kerja keras untuk menata sendiri guna peroleh pendapatan,” kata dia.
Gubernur mengaku, saat ini perubahan sudah terjadi dimana mana karena anggaran banyak turun ke kabupaten dan kota. Hal ini terbukti saat ini rakyat punya uang, dibandingkan dulu mereka tidak pegang uang, ini bisa terlihat dari jumlah orang Papua yang datang ke perbankan meningkat.
“Ini menunjukan keinginan orang Papua untuk maju. Kami juga berusaha supaya akuntabilitas laporan keuangan dibenahi, tentu pembenahan di aset dan seterusnya. Jadi saya pikir harus ada kerja keras semua komponen masyarakat,”jelasnya.
Ada Sembilan Prioritas Pembangunan Daerah Dalam RKPD Tahun 2014
Sementara itu, Pemprov Papua telah menetapkan sembilan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 dengan sasaran arah kebijakan dan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dan peningkatan kwalitas hidup masyarakat.
Gubernur Papua mengatakan, sembilan prioritas pembangunan daerah Papua tahun 2014 diantaranya, Pengurangan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Peningkatan Kualitas dan Aksebilitas Pelayanan Pendidikan Dasar, Peningkatan Kualitas dan Aksesbilitas Pelayanan Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komoditas Unggulan dan Peningkatan Investasi.
“Pembangunan Daerah Tertinggal, terluar, Terdepan dan Pasca Konflik, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Daerah atau Kawasan, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olah tahun Anggaran 2014 mencangkup penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi 23 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, 9 bidang tugas pembantuan dan tugas umum Pemerintahan,” jelasnya saat memberikan sambutan pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Papua tahun 2014 ( LKPJ ) dan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 di Gedung DPR Papua Jayapura,Kamis (2/7).
Secara umum, lanjut Gubernur, capaian kinerja dan sasaran pada tahun 2014 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dimana indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat antara lain pada urusan kesehatan dan pekerjaan umum serta urusan lainnya.
“Dari persentase target atau rencana yang dicapai menunjukan angka relatif baik walaupun terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai hasil yang ditargetkan dalam capaian target indikator,”ujarnya.
Terkait dengan tingkat efektifitas pencapaian sasaran, ujar Gubernur, pada umumnya target indikator yang tidak tercapai karena terbatasnya anggaran yang tersedia bukan pada pelaksanaan teknis operasional, walaupun masih terdapat beberapa sasaran, yang belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan, secara umum sudah memperlihatkan capaian yang baik, hal ini berperilaku rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan dan stigmasasi.
“Indeks Pembangunan Manusia mencapai 66,25 , Persentase Penduduk miskin terhadap jumlah penduduk papua mencapai 27,80 persen, Laju Pertumbuhan ekonomi rill mencapai 8,88 persen, PDRB
Perkapita sebesar 39,85 juta , Tingkat konektivitas semakin meningkat dalam menghubungkan lima ( 5 ) wilayah pembangunan,”ungkapnya.
Selanjutnya, kata Gubernur, LKPJ ini berisi informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama ketataan masyarakat Papua terhadap Hukum, menurunnya konflik horisontal serta menurunya angka kriminalitas.
Alam demokrasi yang kondusif serta terjaminnya hak-hak rakyat Papua telah memberikan ruang yang sangat besar bagi rakyat Papua untuk lebih mendaya gunakan potensi diri, budaya dan alam yang dimiliki untuk suatu kehidupan yang lebih bermartabat dan damai.
“Memang masih ada yang kurang dalam hal ini mengingat dana alokasi juga terbatas,namun kita terus memberikan yang terbaik bagi rakyat,nah di tahun mendatang kita akan memperbaiki bagian program mana yang kurang,” terangnya.
(dp-30)
