Ambon, Dharapos.com
Dari 1.135 desa di Provinsi Maluku, 474 desa diantaranya belum teraliri listrik. Padahal target Pemerintah Pusat di tahun 2019, semua desa seluruh Indonesia sudah bisa teraliri listrik Negara oleh PLN.
 |
| Ilustrasi jaringan listrik |
Dengan demikian, pola pendekatan untuk wilayah kepulauan di daerah dengan menerapkan konsep gugus pulau.
“Kalau kita lihat target Pempus dan dibandingkan dengan rasio elektrifikasi di Maluku. Maka kita belum mampu capai, karena masih jauh dari target dan harapan,” akui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Martha Nanlohy.
Menurutnya, Maluku membutuhkan kebijakan 10 ribu mega watt yang digagas Pempus, untuk Maluku mendapatkan porsi.
Pasalnya, dalam bidang ketenagalistrikan, permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku, adalah rendahnya rasio elektrifikasi Maluku, dibandingkan rasio elektrifikasi Nasional.
Selain itu, pola pembangunan kelistrikan pun harus gunakan konsep gugus pulau.
“Tahun 2014 akhir lalu, rasio elektrifikasi baru capai 72,33 pesren. Sedangkan nasional sudah capai 81,5 persen. Jujur saja membangun Maluku dengan wilayah kepulauan ditambah banyak kebijakan yang belum menguntungkan daerah merupakan satu kesulitan yang harus dilihat bersama,” ujarnya.
Harapan ini menurut Nanlohy sudah menjadi keharusan, mengingat pelayanan kelistrikan yang memadai, sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Dan juga untuk mendukung sektor-sektor unggulan daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
(07/rr)
