 |
| Ilustrasi waktu pelayanan Puskesmas |
Dobo, Dharapos.com
Sejumlah kebijakan Kepala Puskesmas Siwalima Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan menyangkut kepemimpinannya dinilai banyak kejanggalan.
Kepala Puskesmas Siwalima diduga membuat kebijakan tentang pembagian dana BPJS yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan petunjuk teknik (juknis ) itu sendiri yaitu, jika pegawai honorer dan atau PNS tidak hadir 2 hari dalam satu bulan dengan alasan apapun maka otomatis dana pelayanan BPJS tersebut hangus.
Ironisnya, informasi yang diterima media ini, kabarnya kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung dari Dinas Kesehatan dan pihak BPJS Kepulauan Aru
Salah satunya, jika PNS atau honorer setelah absensi lalu pulang dengan alasan apapun hingga 3 kali maka jasa pelayanan BPJS selama sebulan juga dihapuskan.
Sumber juga membeberkan, kebijakan pemotongan dana BOK sebanyak 15 persen tiap-tiap program Puskesmas yang terakomodir dalam BOK, Kepala Puskesmas Siwalima mematok nominal Rp. 20 juta, dengan perincian Rp. 10 juta diberikan kepada tim verifikasi Dinas Kesehatan.
Kabarnya, kebijakan tersebut dilakukan dengan alasan “ Biar Verifikasi Lancar Tanpa Hambatan” sedangkan 10 juta masing-masing untuk kepala Puskesmas sebesar Rp. 5 juta, dan Bendahara Rp. 5
Juta.
Ironisnya, setiap Pegawai yang mengkritisi kebijakan Kepala Puskesmas, langsung dikenakan sanksi pemotongan Jasa Pelayanan BPJS bahkan penghapusan jasa pelayanan BPJS tanpa batas waktu, meskipun pegawai tersebut bekerja penuh selama sebulan. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Kepala Puskesmas secara berulang-ulang.
“Kepala Puskesmas berdalih aturan itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan kantor BPJS dan menaikan point Pegawai sesuka hati tanpa aturan yang jelas,” beber sumber kembali.
Selanjutnya, Kepala Puskeswas Siwalima beranggapan bahwa setiap arahan dan masukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru tidak perlu diikuti sebelum Kepala Puskesmas Siwalima memerintahkan meskipun arahan dan masukan Dinkes selalu demi kebaikan.
Sistem pelayanan Puskesmas Siwalima yang dipakai adalah atas arahan kepala Puskesmas meskipun kebijakannya tidak masuk akal.
Sumber mencontohkan, kepala Puskesmas mengangkat tenaga honorer (non PNS) sebagai Bendahara BOK padahal ada tenaga PNS senior di Puskesmas yang begitu banyak.
“Ada apa di balik itu, beruntung Dinas Kesehatan menolak tawaran atau usulan Kepala Puskesmas untuk mengangkat tenaga honorer jadi bendahara BOK,” cetusnya.
Selanjutnya Mobil Ambulans yang seyogyanya di pakai sebagai sarana transportasi pelayanan namun diduga sering digunakan untuk kepentingan Pribadi.
Dan ketika digunakan untuk sarana pelayananpun hanya digunakan khusus untuk mereka-mereka yang dianggap “Golden Sons“. Hal ini sangat fatal mengingat kepala Puskesmas yang harusnya sebagai pengasuh, malah sebaliknya membagi Puskesmas dalam 2 kubu.
“Dalam satu rapat BOK kepala Puskesmas mengatakan,” saya sudah buat POA Puskesmas dan satu untuk kubu ini dan satu untuk kubu lainnya, apa maksudnya ini?” heran sumber.
Kebijakan lainnya yang diambil oleh Kepala Puskesmas Siwalima yang diduga sangat kontroversi adalah memilih orang kedua (KTU) sesuka hatinya tanpa melalui rapat. Dan anehnya, memilih PNS yang golongan dan pangkatnya jauh dibawa pangkat dan golongan pegawai-pegawai Puskesmas Siwalima lainnya, alasannya terbilang aneh karena yang dipilihnya dianggap bisa bekerja dan bisa bekerja sama dengan Pimpinan. Astaga !!!
“Kebijakan kontraversi lainnya adalah, dana Jaskesda, Jaskesmas hanya di peruntukan untuk honorer dahlilnya, hanya honorer yang bekerja, lalu PNS tidak bekerja,” tanya sumber.
Menanggapi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kepala Puskesmas Siwalima yang kontroversial dan tak masuk akal tersebut, tokoh masyarakat Aru Thomas Benamen meminta Kepala Dinkes Aru segera mengevaluasi yang bersangkutan.
“Jika benar Kepala Puskesmas Siwalima mengambil berbagai kebijakan di luar proasedur maka sudah saatnya yang bersangkutan di evaluasi,” desaknya.
Selain itu, Kadiskes Aru harus segera mencopot yang bersangkutan karena orang seperti ini tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai pemimpin Puskesmas siwalima.
“Karena jika terus dipertahankan maka jangan harap perkembangan dunia kesehatan khususnya pelayanan akan semakin baik,” tegas Benamen singkat.
(dp-31)
