Ambon, Dharapos.com – Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali diwarnai kontroversi. Tiga organisasi yang mengatasnamakan pemuda dan masyarakat, yakni KNPI Tanimbar, LSM Aliansi Tanimbar Raya, dan Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT), mengancam akan memboikot groundbreaking proyek jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Namun, langkah ini justru menuai kecaman keras dari warga, yang menuding aksi tersebut sebagai bentuk premanisme berkedok organisasi.
Dalam pernyataan sikapnya, ketiga organisasi itu mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak cawe-cawe dalam menentukan vendor lokal. Mereka juga mengultimatum operator proyek, Inpex Masela Ltd, agar proses seleksi vendor berlangsung transparan dan mengutamakan pengusaha asli Tanimbar. Ancaman pemboikotan ini disampaikan di tengah target pemerintah pusat untuk memulai lelang EPC pada 2026.
“Kami pastikan akan ada banyak orang ikut dalam aksi dimaksud karena menyangkut hak masyarakat Tanimbar. Ini murni aksi anak-anak muda Tanimbar,” ujar Hernanto Permelay, koordinator umum aksi, sebagaimana dikutip dari FajarAktual.com (14/2/2026).
Tetapi ada dugaan kuat aksi tersebut hanyalah kedok untuk menekan Inpex dan pemerintah karena aliran dana CSR (Corporate Social Responsibility) atau program binaan perusahaan tidak mengalir ke kelompok mereka. “Ini murni aksi premanisme. Mereka hanya mencari proyek. Kalau perjuangan untuk rakyak, kenapa ancaman boikot terus digaungkan? Itu namanya memeras, bukan memperjuangkan,”tegas LRS kepada media ini di Saumlaki, Selasa (14/2/2026).
Bahkan dirinya juga menduga anggaran pelantikan pengurus baru langkah menyarang inpeks sebagai jalan pintas yang sangat pragmatis.
Namun, sikap tegas yang diklaim sebagai perjuangan hak masyarakat itu justru dipertanyakan oleh warga di tingkat akar rumput. Sejumlah warga Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, menyatakan kegeraman mereka. Mereka menilai organisasi-organisasi tersebut tidak mewakili aspirasi masyarakat adat atau warga terdampak, melainkan hanya memperjuangkan kepentingan segelintir elite yang ingin “menikmati” aliran dana proyek.
LRS dengan tegas menyuarakan kekecewaannya. Menurutnya, aksi boikot yang digembar-gemborkan justru akan merugikan masyarakat kecil yang selama ini menanti dampak ekonomi positif dari proyek raksasa tersebut.
“Saya sangat sesalkan sikap dari organisasi-organisasi itu. Jangan mengaku-ngaku memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kami di sini butuh proyek ini berjalan lancar, butuh lapangan kerja, butuh putaran ekonomi. Kalau mereka demo dan boikot, justru investor kabur, yang rugi kami lagi,”terangnya.
Ia menduga kuat aksi tersebut hanyalah kedok untuk menekan Inpex dan pemerintah karena aliran dana CSR (Corporate Social Responsibility) atau program binaan perusahaan tidak mengalir ke kelompok mereka. “Ini murni aksi premanisme. Mereka hanya mencari proyek. Kalau perjuangan untuk rakyak, kenapa ancaman boikot terus digaungkan? Itu namanya memeras, bukan memperjuangkan,” kecamnya.
Keresahan serupa juga dirasakan oleh warga lainnya. Mereka khawatir, aksi anarkis dan intimidasi yang mengatasnamakan organisasi akan kembali terulang, seperti yang kerap terjadi di daerah lain saat proyek strategis masuk ke suatu wilayah. Ancaman pemblokiran akses atau penghentian kegiatan proyek dinilai hanya akan menciptakan ketidakpastian dan menghambat realisasi manfaat yang selama ini dinanti-nantikan.
“Kami minta aparat keamanan tegas. Jangan biarkan Tanimbar dijadikan ajang premanisme oleh oknum-oknum yang mengaku LSM atau organisasi pemuda. Biarkan proyek berjalan, pengawasan tetap dilakukan, tapi jangan dengan cara-cara kekerasan dan boikot yang merugikan masyarakat luas.
(dp-53)
