Gubernur Murad Ismail dan sejumlah petinggi saat momen Rapat Gabungan Forkopimda Provinsi Maluku Kabupaten/Kota, Selasa (3/11/2020)
Ambon, Dharapos.com – Gubernur Murad Ismail membuka dengan
resmi Rapat Gabungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi
Maluku Kabupaten/Kota dalam rangka
membahas persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada
9 Desember 2020 mendatang.
Pembukaan Rakor Forkopimda bersama Bupati/Wali Kota
se-Maluku bersama penyelenggara Pilkada di
pusatkan di lantai VII Kantor Gubernur setempat, Selasa (3/10/2020).
Pembukaan ditandai pemukulan tifa oleh Gubernur Maluku
didampingi unsur Forkopimda Maluku diantaranya, Kajati Maluku Rorogo Zega, Wakapolda Maluku Brigjen
Pol Jan Leonard de Fretes, Kasdam XVI/Pattimura Gabriel Lema dan Danlantamal IX
Ambon Laksamana Pertama Eko Jokowiyono dan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury.
Gubernur pada kesempatan itu, mengapresiasi kesediaan para peserta yang
menghadiri Rapat bersama Forkopimda ini.
Mantan Kakor Brimob Polri ini berharap, melalui forum ini
dapat terjalin sinkronisasi dan koordinasi.
“Jadi bukan hanya untuk saling memahami, tetapi yang
terpenting adalah semuanya dapat diimplementasi demi kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, kita lebih giat lagi meningkatkan kinerja kita, serta terus
lakukan pemantauan di masyarakat,” imbau Gubernur.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku
memandang perlu melaksanakan rapat dalam rangka menyamakan persepsi dan sikap
segenap jajaran terkait, guna memaksimalkan semua potensi secara optimal,
cermat dan efisien untuk menyukseskan semua agenda nasional maupun daerah.
“Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan
kewajiban bagi daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, maka saudara
Bupati dan Penjabat Bupati, wajib memberikan bantuan dan fasilitas yang terukur
terhadap suksesnya penyelenggaraan pilkada sebagaimana termaktub dalam
peraturan perundang-undangan,” kata Gubernur mengingatkan.
Gubernur juga berharap, TNI/Polri membantu mewujudkan
sinergitas terhadap berbagai kerawanan di seluruh wilayah Maluku, terutama di
empat kabupaten penyelenggara pemilihan
kepala dan wakil daerah.
“Saya ingatkan bahwa masalah menonjol yang perlu segera
diantisipasi dan mendapat perhatian kita bersama, salah satunya faktor politik
dan hukum yang bisa saja timbul. Misalnya mengenai data daftar pemilih tetap,
laporan masyarakat dan dorongan pihak yang tidak puas dengan hasil proses
pilkada,” harapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun
mengatakan, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antara Pemda, TNI-Pollri dan
pihaknya terus dilakukan.
“Sampai hari ini
tidak ada masalah. Teman-teman penyelenggara dalam satu komando tertib. Dalam
artian segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik PKPU, pedoman
teknis dan seluruh surat edaran, ditaati dan dipatuhi,,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Maluku
Abdullah Ely. Dirinya mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dengan Gakumdu,
khususnya Gakumdu Provinsi yang akan mengantisipasi dugaan pelanggaran yang
akan terjadi di daerah perbatasan seperti Kabupaten Buru dan Buru Selatan, SBT
dan Malteng dan kawasan perbatasan lainnya.
“Hal ini, kemungkinan besar akan terjadi. Termasuk
pergerakan masif ASN untuk mendukung pasangan calon,” katanya.
Untuk netralitas penyelenggara pemilu, lanjut Ely, pihaknya
telah berupaya maksimal bila netralitas telah menjadi hal penting bagi Bawaslu.
“Ada beberapa yang melakukan dugaan pelanggaran sudah
diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sudah ada di hukum,
diberhentikan dan diberi peringatan keras. Secara keseluruhan, kami telah siap
melakukan proses pengawasan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wakapolda Brigjen Pol. Jan Leonard de
Fretes, yang hadir mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharuddin Djafar,
mengaku, telah mengingatkan beberapa kali perihal netralitas kepada anggota
polisi di empat kabupaten pelaksana pemilu.
“Informasi yang didapat perihal pemilu akan
ditindaklanjuti untuk mengingatkan anggotanya,” kata Wakapolda.
Sementara itu, Kasdam XVI/Pattimura Gabriel Lema juga
mengatakan, netralitas menjadi kunci utama.
(dp-19)
