Sejumlah program PNPM Mandiri baik fisik maupun non fisik, yang dilaksanakan di tahun 2013 lalu, diduga kuat sarat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang di lakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pengelola program tersebut.
 |
| Ilustrasi KKN |
Berdasarkan data yang di himpun Dhara Pos, Jumat (14/3) dari sejumlah sumber pada beberapa kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan Kecil Timur (KKT), terindikasi terjadi sejumlah penyimpangan yang dampaknya telah merugikan masyarakat penerima program.
Salah satunya, program PNPM Mandiri KKT dalam bentuk fisik yaitu pembangunan talud pengamanan pantai dengan alokasi dana senilai ratusan juta rupiah di desa Garara dan Ngurful.
Pasalnya, hingga kini masih menjadi bahan pertanyaan di masyarakat karena upah kerja dan bahan material milik warga berupa batu hingga berita ini dimuat belum dibayar fasilitator PNPM.
Salah seorang warga desa Garara yang enggan namanya dikorankan, kepada media ini, mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap pelaksana program PNPM yang telah meninggalkan kerugian di masyarakat karena belum membayar sepeserpun biaya yang menjadi hak warga.
“Warga jadi bingung karena ulah fasilitator PNPM kecamatan dengan tidak membayar apa yang menjadi hak kami,” sesalnya.
Karena itu, ditegaskan, apapun nanti alasan yang mereka buat untuk mempermudah masuknya program PNPM di desa Garara, secara tegas warga menolak karena telah meninggalkan berbagai gejolak di masyarakat.
“Kami tolak apapun yang namanya program PNPM, karena upah bahan material berupa batu ratusan kubik senilai ratusan juta rupiah yang digunakan untuk pekerjaan talud sampai sekarang belum dibayar sepeserpun,” tegas dia.
Selain itu, terkait temuan kegiatan non fisik Program PNPM Mandiri KKT berupa simpan pinjam (SPP) dengan alokasi dana hingga ratusan juta rupiah yang diperuntukkan bagi beberapa desa ternyata bermasalah dan kembali lagi masyarakat yang dirugikan.
“Akibatnya tunjangan beberapa pejabat desa dan sekretaris harus dipotong untuk memulihkan pengembalian dana simpan pinjam PNPM Mandiri KKT yang sementara macet,” beber sumber lainnya dari desa Elar Let sembari mengakui dirinya sangat menyesalkan dengan kinerja seperti ini.
Menurut data yang dihimpun media ini dari beberapa sumber, diduga kuat sejumlah dana yang dialokasikan melalui PNPM Mandiri KKT yang diperuntukkan bagi beberapa desa tersebut telah disunat oleh pengelola kegiatan (UPK) PNPM Mandiri KKT.
Sumber yang mendatangi Redaksi Dhara Pos Biro Malra-Tual, mengungkapkan jika permasalahan dalam kasus PNPM Mandiri di KKT ini didalangi oleh sejumlah oknum yang sedang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Malra.
Kendati demikian, dirinya belum mau membeberkan siapa-siapa saja yang diduga kuat terlibat dalam KKN tersebut.
Olehnya itu, sumber mengharapkan kepada warga masyarakat agar tidak perlu memilih oknum calon yang terlibat dalam masalah ini karena tindakannya sudah sangat merugikan masyarakat.
“Kami menghimbau kepada seluruh warga Kecamatan Kei Timur untuk tidak memilih oknum caleg pembohong seperti ini karena proyek untuk kepentingan masyarakat saja sudah di putar balik apalagi jadi anggota dewan maka kabupaten ini bisa saja dijual seperti ikan di pasar Langgur,” himbau sumber.
Sementara itu, menurut beberapa sumber yang ditemui media ini, salah satu oknum caleg yang diduga telah menyunat dana-dana tersebut berinisial MM dan beberapa caleg lainnya.(obm)
