Diduga Sekitar 90% Proyek Distan 2010 Bermasalah

Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi DPRD untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu, tujuan dari fungsi pengawasan ini adalah menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana, menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpa-ngan dan penyelewengan yang ditemukan, menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan, serta meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Alhasil setelah melakukan kegiatan pengawasan terhadap proyek-proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka pihak DPRD melakukan agenda rapat evaluasi penga-wasan dengan mitra terkait untuk meminta pertanggung jawaban terhadap temuan hasil pengawasan.
Agenda rapat ini juga mestinya memberikan ruang terbuka dalam mengakses  informasi kepada pers agar nantinya dapat mempublikasikannya kepada masyarakat melalui media massa, namun jika rapat-rapat evaluasi pengawasan dilakukan secara tertutup menyebabkan tertutupnya akses informasi yang mesti diketahui masyarakat.
Hal ini juga terjadi di DPRD Provinsi Maluku, setelah melakukan agenda pengawasan di 11 kabupaten/ kota, pihak DPRD Provinsi Maluku melakukan agenda rapat evaluasi hasil pengawasan jika ada temuan lapangan tentang berbagai proyek yang didanai oleh APBD.
Salah satu komisi yang ada di DPRD Provinsi Maluku, yakni Komisi B yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Selasa (20/4) pekan kemarin melakukan rapat evaluasi hasil pengawasan terhadap proyek-proyek Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun anggaran 2010.
Ironisnya, pada rapat evaluasi hasil pengawasan dengan Dinas Pertanian ini dilakukan secara tertutup. Salah satu pegawai sekretariat DPRD yang ditugasi menjaga pintu masuk mengatakan kepada wartawan bahwa pimpinan komisi mengatakan bahwa rapat ini dilakukan secara tertutup, “teman-teman wartawan harap maklum, saya hanya ditugaskan untuk menyampaikan kepada teman-teman, dan dimohon pengertiannya”ujar staf tersebut.
Berbeda dengan rapat-rapat evaluasi pengawasan sebelumnya yang dilakukan terhadap beberapa dinas mitra komisi B, yang mana pada saat rapat dilakukan secara terbuka dengan tidak adanya pembatasan wartawan untuk meliput kegiatan tersebut.
Salah satu wartawan yang enggan namanya dikorankan mengatakan bahwa selama dirinya menjadi wartawan yang ditugaskan di DPRD Provinsi sejak masih bangunan lama, baru kali ini dia melihat rapat evaluasi kegiatan pengawasan dilakukan secara tertutup.
Pantau media ini, rapat evaluasi hasil pengawasan tersebut dipimpin oleh ketua komisi yakni Ir. Melkias Frans dengan anggota DPRD yang hadir berjumlah 6 orang, sedangkan dari Dinas Pertanian Provinsi dihadiri 8 orang staf.
Berdasarkan informasi yang didapat, hal ini dilakukan karena ada dugaan sekitar 90% bermasalah proyek-proyek dinas pertanian yang didanai oleh APBD Provinsi tahun anggaran 2010, dan ini merupakan hasil temuan pengawasan Komisi B.
Namun yang patut disesali, saat pertemuan dengan mitra, dilakukan pembatasan melalui rapat tertutup sehingga diduga kuat apa yang dilakukan tersebut sebagai upaya untuk menyelesaikan secara “kekeluargaan”.
Beberapa wartawan pada saat itu hendak meliput mengaku kecewa, selain itu rumor pun beredar di kalangan wartawan bahwa hampir dapat dipastikan bahwa proyek-proyek yang didanai APBD tahun anggaran 2010 sebagian besar milik oknum-oknum anggota DPRD sendiri.
Salah seorang wartawan yang enggan namanya dikorankan, mengatakan bahwa walaupun secara kasat mata memang oknum-oknum anggota DPRD tersebut tidak ditemukan sebagai pemilik perusahaan/ kontraktor namun  jika ditelusuri dengan baik hampir dapat  dipastikan para kontraktor yang memenangkan tender tersebut adalah rekanan atau orang dekat dari para oknum anggota DPRD.
Hingga berita ini dicetak, belum ada informasi tentang hasil rapat tersebut, akankah hal ini berlanjut terus?? Wallahuallam. (TIM)