 |
| Ir. Said Assagaff |
Ambon, Dharapos.com
Keinginan Pemerintah Daerah Maluku untuk melakukan ekspor hasil lautnya langsung ke Belanda tanpa harus melalui Jakarta dan Surabaya hingga saat ini belum bisa terealisasi akibat terkendala sejumlah faktor.
Salah satunya terkait standar yang dimiliki PT Perikanan Nusantara (Perinus) Ambon yang masih berada
pada kualifikasi B sementara sesuai ketentuan harus memiliki kualifikasi A.
Akibatnya, ekspor ikan Maluku tidak dilakukan langsung ke Belanda namun harus melalui Surabaya juga Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff kepada wartawan usai melakukan rapat bersama antara Pemerinta Provinsi Maluku dan Pemerintah Belanda yang diwakili Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol diruang kerja Gubernur.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuck Suriosumbeno, Asisten III Setda Maluku M. Z Sangadji, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Anthonius Sihaloho, dan Kepala Biro Ekonomi dan Investasi Anthon Lailosa dan pimpinan PT Perum Perikanan Nusantara Galala.
“Kualifikasi Perum Perikanan Nusantara masih B menjadi salah satu kendala mengapa eskpor ikan tidak bisa dari Ambon langsung ke Belanda. Sementara sesuai ketentuan, kualifikasinya harus A,” terangnya kepada wartawan.
Sebelumnya, Pemerintah Daerah Maluku menggelar rapat bersama dengan Pemerintah Belanda bertempat di ruang kerja Gubernur guna membahas masalah perikanan di Maluku.
Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol.
Dalam rapat tersebut salah satu potensi yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah perikanan dan kemaritiman, dalam hal ini ekspor ikan di Maluku yang dianggap mempunyai kualitas nomor satu.
Diakui Gubernur, selama ini eskpor ikan dari Maluku ke Eropa harus melalui Surabaya dan Jakarta, untuk itu dari pertemuan tersebut Pemda Maluku bersama Pemerintah Belanda merencanakan agar ekspor ikan di Maluku bisa langsung ke Belanda.
“Tadi saya cerita, pernah ikan yang di bawa ke Belanda pernah ditahan selama tiga bulan, dan setelah keluar ternyata kualitas ikan masih layak untuk dikonsumsi,”ucapnya.
Untuk itu, Pemerintah Belanda akan membantu Pemda Maluku untuk menjadikan kualifikasi Perum Perikanan Nusantara menjadi A, sehingga ekspor ikan di Maluku bisa langsung ke Belanda.
Selain itu, orang nomor satu di Maluku ini menginginkan agar Maluku menjadi pintu masuk eskpor – impor Melanesia Indonesia yang terdiri dari lima provinsi, diantaranya Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat.
“Saya pingin Maluku menjadi pintu masuk dari semua barang-barang yang mau masuk ke lima daerah Melanesia Indonesia. Selain itu, menjadi pintu keluar dari produk kelima provinsi untuk ke Eropa,”ujarnya.
Menindaklanjuti hal itu, dirinya akan membicarakan hal ini bersama Menteri Perdagangan, saat pertemuan bersama Presiden RI Joko Widodo. Sehingga eskpor – impor nantinya semuanya melalui Maluku bagi Melanesia Indonesia.
Disinggung soal dilibatkannya Kejati Maluku dalam pertemuan tersebut, Gubernur tegaskan aspek penegakan hukum menjadi salah satu jaminan investor berinvestasi di Maluku, salah satunya pemerintah Belanda.
Sementara itu, Kabag Humas Maluku A. Adrian, mengatakan selain bidang perikanan, ada juga bidang lain yang dibicarakan, diantaranya bidang peningkatan kapasitas aparatur dan pembangunan perdamaian, dengan menyekolahkan aparatur Pemda ke perguruan tinggi Belanda, serta beasiswa bagi putri-putri Maluku.
Bidang pariwisata dan kebudayaan, dimana Pemerintah Provisi Maluku menawarkan kerjasama dengan para pengusaha, khususnya pariwisata di Banda. Bidang Perdagangan dan industri, dalam hal ini perbaikan infrastruktur di bidang sanitasi, air bersih dan manajemen persampahan.
Selain itu, dalam waktu dekat Pemerintah Belanda juga akan mengadakan pertunjukan pentas di Ambon dan Jakarta, dengan membawa cerita perjuangan kemerdekaan.
Dimana dalam pertunjukan tersebut, terdiri dari masyarakat Belanda keturunan Ambon dan masyarakat asli Belanda.
(dp-01)
