 |
| Kepala DPMPTSP Maluku DR. Ir. Suryadi Sabirin, M.Si saat membacakan sambutan Gubernur Murad Ismail |
Langgur,
Dharapos.com – Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Tahun 2022 resmi
digelar.
Kali ini,
Kabupaten Maluku Tenggara menjadi tuan rumah selaku penyelenggara giat dimaksud
bertempat di aula Kantor Bupati setempat, Senin (7/3/2022).
Tema yang
diusung “Menciptakan Suasana Kondusif Berinvestasi Guna Percepatan
Pemulihan Ekonomi”.
Forum yang
direncanakan berlangsung dua hari, 7 – 8 Maret 2022 ini melibatkan pimpinan
OPD, Sekertaris, Kasubag Perencanaan dan Kepala Bappeda Kota/Kabupaten se – Provinsi
Maluku.
Gubernur
Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Kepala DPMPTSP Maluku DR. Ir. Suryadi Sabirin,M.Si menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Pemkab Malra yang bersedia menjadi tuan rumah dalam
penyelenggaraan kegiatan ini.
“Saya
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
karena sudah bersedia menjadi tuan rumah pada acara forum ini. Juga ucapan
terimakasih kepada para narasumber khususnya dari Kementerian Investasi/BKPM RI
serta para peserta,” ucapnya.
Lanjut
Gubernur, forum OPD ini memiliki nilai strategis dan signifikan dengan derap
langkah pembangunan di Maluku.
Guna
memberikan masukan berupa rancangan program bagi Pemda untuk pengembangan dan
peningkatan investasi serta penyiapan regulasi di bidang Penanaman Modal dan
PTSP sekaligus mengidentifikasi, menginventarisasi, mengevaluasi hambatan serta
permasalahan pelaksanaan penanaman modal (khususnya PMDN dan PMA) serta
peningkatan pelayanan perijinan di daerah.
“Diharapkan
forum ini mampu mendorong para investor untuk menanamkan modal serta dapat
meningkatkan pelayanan prima kepada pelaku usaha baik PMDN maupun PMA,” harapnya.
Dijelaskan
Gubernur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Maluku 2019-2024, DPMPTSP mengemban dua misi yaitu :
Pertama, mewujudkan
birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani serta kedua, meningkatkan
suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.
Tujuannya
adalah seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala
bentuk praktek KKN serta memiliki jiwa melayani masyarakat dengan hati yang
jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di samping
itu, berupaya meningkatkan daya saing daerah melalui investasi sebagai upaya
meningkatkan sektor ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui kemudahan untuk
berinvestasi.
Dan untuk
mewujudkan hal tersebut, maka perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya
manusia, dan tata laksana yang meliputi antara lain penyempurnaan sistem dan
prosedur berinvestasi serta transparansi informasi bisnis, peningkatan
pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman
dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur
pendukung.
“Juga untuk
mendukung pembangunan ekonomi, maka peran investasi daerah perlu ditingkatkan
melalui perusahaan,” jelasnya.
Gubernur
melanjutkan, perkembangan realisasi investasi di Provinsi Maluku pada 2019
sebanyak 1.233 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp3,13 Triliun terdiri
dari Investasi PMA Rp194,5 Miliar (54 proyek), Investasi PMDN Rp2,93 Triliun (1.179 proyek).
Sementara penyerapan
tenaga kerja mencapai 3.595 Orang.
“Hal
tersebut kiranya menjadi catatan bagi Pemerintah di 2022 ini untuk dapat
meningkatkan lagi iklim investasi di Provinsi Maluku,” harapnya.
Untuk itu
dalam rangka meningkatkan perkembangan penanaman modal kedepan, Gubernur meyampaikan
beberapa strategi dan kebijakan yang diarahkan pada :
Menciptakan
iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah, melalui
penyediaan insentif / kemudahan, menghapus / mengurangi pungutan-pungutan serta
memberikan pelayanan One Stop Service.
Mempercepat
pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di daerah.
Meningkatkan
profesional SDM aparatur pemerintah di bidang pelayanan perizinan.
Meningkatkan
sistem pelayanan perijinan secara sistim online digital di daerah.
Meningkatkan
efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dalam dan
luar negeri serta pelayanan informasi berbasis elektronik.
Meningkatkan
pengendalian dan pengawasan penanaman modal di daerah
Meningkatkan
kualitas data potensi dan peluang investasi serta informasi penanaman modal di daerah.
Gubernur juga
berharap rapat Forum OPD ini dapat melahirkan konsep, ide dan gagasan yang
kontekstual sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraannya, sehingga berdampak pada
penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka kemiskinan
di Provinsi Maluku.
“Saya
yakin dan percaya dengan semangat kerja keras dan motivasi yang tinggi, kita
dapat merubah kendala menjadi tantangan, tantangan menjadi peluang dan dari
peluang menjadi keberhasilan,” pungkasnya.
(dp-52)
