Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada 9 April mendatang, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Tual – Maluku Tenggara mendesak Walikota Tual dan Bupati Malra agar bersikap tegas kepada jajarannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
 |
| Diskusi Publik GMKI Tual – Malra |
“Kami mendesak Bupati dan Walikota agar perlu mengimbau kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di lingkup kedua pemerintahan agar tidak di perkenankan terlibat dalam politik praktis, dengan mendukung partai politik tertentu,” demikian disampaikan Ketua GMKI Tual – Malra, Luther Rahayaan dalam acara Diskusi Publik yang digelar di Hotel Kimson, pukul 11.00 wit, Jumat (29/3).
Kedua pejabat tertinggi di dua daerah ini, tegas dia, wajib memberi teguran keras bahkan sanksi kepada oknum PNS apabila terbukti terlibat politik praktis. Apalagi sampai ikut terjun mengampanyekan salah satu kandidat caleg dan juga partai politik tertentu menjelang pesta demokrasi lima tahunan.
Dalam diskusi pulik tersebut, sejumlah pemateri dihadirkan diantaranya salah satu aktivis perempuan, Ny. Maimunah Renhoran. Selain itu, tokoh Agama Katolik Pastor Yan Oratmangun, Praktisi Hukum, Herbert Okto Saija, dan akademisi STIS Mutiara, Anton Ohoira.
Dihadirkannya para tokoh tersebut, diharapkan dapat turut serta mendukung dan mendorong proses pelaksanaan pesta demokrasi sehingga berjalan dengan aman dan lancar.(obm)
