Dobo, Dharapos.com— Sekretaris Lurah Siwalima bersama jajaran staf melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (2/3/2026).
Bertempat di Ruang Rapat Kantah Kepulauan Aru, kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas tertib administrasi pertanahan di tingkat kelurahan.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya koordinatif dan preventif guna memastikan bahwa setiap dokumen pertanahan yang diproses dan diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Siwalima memiliki dasar hukum yang kuat, didukung data fisik dan yuridis yang valid, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa poin strategis, antara lain:
Sinkronisasi Data Fisik dan Yuridis
Dilakukan penegasan pentingnya kesesuaian antara batas-batas fisik bidang tanah di lapangan dengan data yuridis yang tercantum dalam dokumen permohonan, guna menghindari perbedaan data yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Kroscek dan Validasi Berkas Permohonan
Dilaksanakan pembahasan teknis terkait mekanisme verifikasi dan kroscek data secara menyeluruh sebagai langkah mitigasi terhadap potensi tumpang tindih lahan serta duplikasi dokumen.
Transparansi dan Efektivitas Proses Administrasi
Ditekankan pentingnya proses pemberkasan yang terbuka, tertib, dan akuntabel hingga tahap penerbitan tanda tangan Lurah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan cepat tanpa mengurangi ketelitian administrasi.
Pemerintah Kelurahan Siwalima menyadari bahwa dokumen kepemilikan tanah merupakan instrumen hukum yang memiliki nilai strategis dan berdampak langsung terhadap kepastian hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas administrasi dan koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kelurahan Siwalima dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru dalam mendukung terwujudnya data pertanahan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menciptakan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru.
KPA
