Ambon, Dharapos.com – Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang digadang-gadang menjadi masa depan ekonomi Kepulauan Tanimbar kini justru dihadapkan pada tekanan terbuka dari sejumlah organisasi lokal. Mengatasnamakan kepentingan rakyat, mereka melayangkan ancaman boikot terhadap agenda groundbreaking. Namun bagi banyak warga, langkah tersebut bukan perjuangan melainkan bentuk tekanan sistematis yang sarat kepentingan.
Tiga organisasi, yakni KNPI Tanimbar, Aliansi Tanimbar Raya, dan Forum Cinta Bumi Tanimbar, secara terbuka mengultimatum operator proyek, Inpex Masela Ltd, agar tunduk pada tuntutan mereka terkait penentuan vendor lokal.
Mereka bahkan mengancam akan memboikot proyek jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi sebuah langkah yang oleh sebagian warga dinilai sebagai bentuk tekanan langsung terhadap investasi negara.
Koordinator aksi, Hernanto Permelay, secara terbuka menyatakan kesiapan mereka mengerahkan massa.
“Kami pastikan akan ada banyak orang ikut dalam aksi ini karena menyangkut hak masyarakat Tanimbar,” ujarnya sebagaimana dikutip dari FajarAktual.com, Sabtu (14/2/2026).
Namun pernyataan tersebut justru memantik kemarahan masyarakat. Alih-alih melihatnya sebagai perjuangan, warga menilai ultimatum itu sebagai bentuk intimidasi yang berpotensi merusak masa depan daerah sendiri.
Seorang warga Saumlaki berinisial LRS secara blak-blakan menyebut aksi tersebut sebagai praktik premanisme yang dibungkus legitimasi organisasi.
“Jangan pakai nama rakyat untuk menekan perusahaan. Ini bukan perjuangan, ini tekanan. Kalau benar untuk masyarakat, kenapa harus pakai ancaman boikot? Itu bukan aspirasi, itu intimidasi,” tegasnya.
Ia menduga kuat manuver tersebut bukan didorong kepentingan publik, melainkan kepentingan akses terhadap proyek dan aliran dana yang melekat pada proyek strategis tersebut, termasuk program CSR dan proyek turunan.
“Mereka hanya cari jalan masuk. Begitu proyek berjalan, mereka ingin berada di lingkaran distribusi. Kalau tidak dapat, mereka tekan. Ini pola lama,” tambahnya.
Ironisnya, klaim memperjuangkan masyarakat justru ditolak oleh masyarakat sendiri—khususnya warga terdampak langsung di Desa Lermatang.
Seorang tokoh pemuda desa dengan nada keras menolak klaim representasi organisasi tersebut.
“Kami tidak pernah beri mereka mandat bicara atas nama kami. Kami justru ingin proyek ini jalan. Kami butuh kerja, bukan konflik. Mereka bicara rakyat, tapi rakyat mana?” ujarnya tajam.
Menurutnya, ancaman boikot bukan hanya berbahaya, tetapi juga berpotensi menghancurkan peluang ekonomi yang selama ini dinanti masyarakat.
“Kalau investor merasa tidak aman, mereka bisa pergi. Yang kehilangan masa depan bukan mereka, tapi kami. Jangan korbankan masyarakat demi kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Sejumlah warga bahkan menilai ancaman boikot tersebut sebagai pola klasik yang kerap muncul setiap proyek besar masuk ke daerah: menciptakan tekanan, membangun narasi perjuangan, lalu menuntut posisi dan akses.
Bagi masyarakat, praktik seperti ini bukan hal baru tetapi dampaknya selalu sama: menciptakan ketakutan, ketidakpastian, dan menghambat pembangunan.
“Setiap ada proyek besar, selalu ada kelompok yang tiba-tiba bicara atas nama rakyat. Tapi ujungnya, rakyat tidak dapat apa-apa,” ujar seorang warga lainnya.
Blok Masela merupakan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia dan menjadi tumpuan harapan bagi masa depan ekonomi Maluku, khususnya Tanimbar. Ribuan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bergantung pada kelancaran proyek tersebut.
Karena itu, warga mendesak negara tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok mana pun.
“Kalau negara kalah oleh tekanan seperti ini, maka siapa pun bisa memeras proyek negara. Ini berbahaya,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Kini publik menunggu sikap tegas pemerintah dan aparat keamanan: apakah negara akan berdiri melindungi kepentingan rakyat luas, atau membiarkan tekanan kelompok tertentu terus mengganggu proyek strategis nasional. (dp-53)
