 |
| Polycarpus Lalamafu, S.Sos., MM |
Saumlaki,
Proses pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA) meskipun telah telah selesai namun masih menyisahkan ketidakpuasan sejumlah pihak. Sebut saja Ketua STIESA demisioner, Letus Masela,S.Sos., MM yang sebelumya menuturkan jika proses pemilihan Ketua STIESA beberapa waktu lalu, sarat intervensi pihak yayasan.
Bahkan ada temuan lain yakni pihak yayasan sengaja meloloskan Firmani Sayekti, S.Ag., MM sebagai Ketua STIESA periode 2014 – 2018 meskipun yang bersangkutan menggunakan ijasah strata dua (S2) yang bertentangan dengan aturan.
Kepada Dharapos di Saumlaki, baru-baru ini, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki, Polycarpus Lalamafu, S.Sos., MM membantah tudingan tersebut. Menurutnya, jika proses pemilihan ketua STIESA pada awal Maret itu tidak pernah melenceng dari aturan normative yang berlaku. .
“Pemilihan itu dilakukan oleh senat STIESA sesuai mekanisme termasuk mekanisme pemberian suara dalam pemilihan. Saya perlu jelaskan bahwa sesuai aturan, akumulasi suara oleh senat Perguruan Tinggi dari total 100% itu terbagi dua yakni 65% suara adalah menjadi hak peserta Rapat Senat sementara 35% akumulasi suara adalah menjadi Hak Yayasan,” jelasnya.
Hal tersebut, kata mantan komisioner KPU MTB ini, sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan soal pengangkatan dosen dalam tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi. Sehingga mengacu pada aturan tersebut, sebelumnya pihak yayasan telah mengeluarkan aturan tentang mekanisme pengangkatan dosen dalam tugas tambahan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di lingkup yayasan pendidikan tinggi rumpun lelemuku Saumlaki.
Penjelasan tersebut, ungkap Lalamafu, hendaknya bisa mengklarifikasi adanya dugaan intervensi yayasan seperti yang disampaikan oleh Letus Masela,S.Sos.,MM pada edisi sebelumnya.
Hal tersebut sama halnya diberlakukan pada perguruan tinggi swasta maupun negeri di Indonesia. Pada saat terjadi proses pemilihan Ketua STIESA, Ketua yayasan yang saat itu berada di Jakarta menunjuk Lalamafu untuk mewakili yayasan menyampaikan hak suara yayasan.
Sekretaris salah satu program studi yang mengundurkan diri pada saat persidangan dan kehilangan hak suaranya oleh karena diganti dengan salah satu staf dosen menurut lalamafu merupakan sebuah keharusan sesuai aturan baku yang berlaku di yayasan.
Selain itu, Tanda-tangan surat suara oleh ketua yayasan yang diduga merupakan rekayasa pihak-pihak tertentu untuk memenangkan Ny. Sayekti itu sempat mendapat kecaman Lalamafu.
“Itu adalah tanda tangan Ny. Sofi sebagai ketua Yayasan yang saat itu berada di Jakarta. Surat itu sesuai arahan dari ketua Yayasan, kami buat lalu di kirim melalui email setelah beliau koreksi dan tanda-tangan baru di scan dan beliau kirim untuk kami print out dan di bacakan dalam persidangan jadi tidak ada rekayasa seperti yang diisyukakan” tegasnya.
Lalamafu juga membantah tudingan penggunaan ijasah palsu yang dialamatkan kepada Ketua STIESA terpilih. Menurut dia, Ijasah milik Ketua STIESA terpilih adalah hasil yang diperoleh dari proses kuliah kelas jarak jauh kerjasama Pemerintah MTB dengan pimpinan Universitas Teknologi Surabaya (UTS).
“Jika ada oknum-oknum tertentu yang menuding bahwa legalitas model perkuliahan kelas jarak jauh tersebut bermasalah maka dugaan tersebut sangat tidak benar oleh karena telah dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait, model perkuliahan kelas jarak jauh diperbolehkan karena berbeda dengan model perkuliahan kelas jauh “ tuturnya.
Model perkuliahan ini, lanjut Lalamafu, sama dengan yang dilakukan oleh Unpatti Ambon dengan Pemkab MTB di Saumlaki.
Terhadap laporan-laporan seperti yang disampaikan Letus Masela,S.Sos.,MM kepada insan pers di MTB saat ini menjadi perhatian serius pihak yayasan. Pihak Yayasan menurut rencana akan memberikan sanksi administratif yang setimpal kepada Masela sesuai perbuatannya.
“Hari ini juga saya akan pecat Masela. Bilang sama dia,” ancam Lalamafu sekaligus mengakhiri perbincangan dengan sejumlah wartawan.(**)
