 |
| Peta lokasi Blok Masela |
Tiakur, Dharapos.com
Kebijakan yang di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengirim anak-anak dari wilayah tersebut untuk menempuh pendidikan keluar daerah di apresiasi.
“Karena langkah yang diambil ini sama dengan kebijakan yang di tempuh Pemerintah Provinsi Maluku,” demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku Dr. Zeth Sahuburua dalam arahannya kepada ASN Lingkup Pemkab MBD di kantor Bupati setempat, belum lama ini.
Dikatakannya, bersama Gubernur Ir. Said Assagaff saat mulai menjabat sejak 10 Maret 2014 hingga saat ini, Pemprov rutin setiap tahunnya mengirimkan anak-anak Maluku untuk bersekolah keluar.
“Ada yang kita kirim keluar untuk bersekolah ke Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Indonesia. Semua yang kita kirim itu adalah mereka-mereka yang menekuni bidang eksakta, sains, biologi, kimia, fisika, matematika, dan pertambangan,” urai Wagub.
Langkah yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk menjawab tantangan terhadap akan beroperasinya lapangan gas abadi Blok Masela yang diperkirakan bakal membutuhkan 150 ribu hingga 300 ribu tenaga kerja.
“Ini sesuai janji presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada kita bahwa seluruh tenaga kerja Blok masela itu akan di ambil dari anak-anak Maluku kecuali kalau memang sudah tidak ada lagi maka barulah diambil tenaga kerja dari provinsi-provinsi lain,” lanjutnya.
Dan anak-anak Maluku yang nantinya diambil untuk bekerja haruslah mereka yang benar-benar berkualitas, karena pengoperasian Blok Masela membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan tenaga- tenaga teknik yang benar-benar memiliki kualitas.
“Oleh karena itu, saya atas nama Pemerintah Provinsi Maluku berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya beserta seluruh jajarannya yang telah mengambil kebijakan untuk melirik anak-anak kita bersekolah ke luar daerah,” ucapnya.
Wagub juga menekankan salah satu bidang penting yang harus didalami adalah geologi karena di sana adalah tambang.
“Dan yang kita harapkan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik demi kemakmuran dan kesejahteraan kita semua,” harapnya.
Lebih jauh Sahuburua juga menjelaskan, terkait pengelolaan Blok Masela perencanaan awalnya Off Shore artinya itu dilaksanakan di laut tetapi dengan berbagai pertimbangan dan masukan-masukan dari Pemerintah Provinsi, DPRD Maluku, termasuk juga dari Pemerintah MBD dan MTB serta pemerintah secara menyeluruh dimana pada akhirnya Presiden mempertimbangkan semua masukan yang ada.
“Maka beliau (Presiden, red) putuskan pengelolaan Blok Masela ini bukan lagi of short tapi on short artinya dilaksanakan di darat atau daerah, dan ini manfaatnya sangat besar untuk kita,” jelasnya.
Dan karena manfaatnya sangat besar itulah maka Wagub merasa perlu menegaskan dan mengingatkan semua pihak untuk tidak mempersoalkan lokasi pengembangannya, apakah itu di Marsela, MBD ataukah di Selaru, MTB.
“Janganlah kita persoalkan, tetapi yang paling penting bagi kita adalah tambang itu berada di wilayah Provinsi Maluku, khususnya di MBD dan MTB, karena hasil utama akan diberikan yang paling besar untuk ke dua kabupaten itu dan sisanya sesuai kebijakan mungkin kita akan bagi bersama dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi ini, karena kita adalah satu kesatuan NKRI,” pungkasnya.
Sebelumnya, kunjungan kerja Wakil Gubernur Zeth Sahuburua ke Tiakur MBD, belum lama ini disambut gembira oleh Pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Kunker tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Bupati MBD, Benjamin Th. Noach ST.
“Kami Pemerintah Daerah dan masyarakat MBD mengapresiasi dan menyambut gembira kedatangan Bapak Wakil Gubernur dan wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku beserta rombonga karena sudah berkenan hadir di tapal batas NKRI bagian selatan,” ucapnya saat pertemuan.
Wabup tegaskan, di Tiakur inilah pusat pemerintahan dimana isu Blok Masela dan Blok Romang yang sering menjadi topik pemberitaan di media masa.
“Hari ini bapak datang dan melihat ibu kota MBD yang baru di bangun 4 tahun efektif, dan inilah yang bisa kami lakukan sejak pengalihan pemerintahan dari Wonreli (pemerintahan sementara) ke Tiakur (defenitif) pada 2012 lalu,” tegasnya.
Lanjut Wabup, MBD sesungguhnya membutuhkan sentuhan lebih dalam dari Pemerintah Provinsi Maluku.
Dimana daerah ini membutuhkan infrastruktur juga fasilitas telekomunikasi yang cukup karena ternyata MBD tertinggal bukan karena SDMnya saja tetapi memang karena aksesibilitas yang terbatas, termasuk transportasi dari pulau ke pulau dan desa ke desa yang sangat minim.
“Komunikasi di semua titik di MBD masih sangat terbatas bahkan di Kota Tiakur ini juga kita masih sangat sulit melakukan komunikasi telepon apalagi internet,” bebernya.
Padahal yang diketahui selama ini, MBD memiliki potensi alam yang sangat luar biasa, yakni memiliki Blok Masela, tambang tembaga di Wetar, tambang emas di pulau Romang dan juga memiliki blok-blok lain yang belum di garap baik itu Blok Babar Selaru, Blok Sermatang, Blok Moa Utara, Blok Moa Selatan, dan Blok Leti.
“Kami berenang di atas minyak dan gas bumi, menapaki kaki di atas emas dan tembaga tetapi hari ini, orang MBD masih hidup dalam keterbelakangan dan kesulitan,” bebernya lagi.
Olehnya itu, pihaknya memohon bantuan Pemprov untuk membantu memperjuangkan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh daerah ini.
“Kiranya kunjungan Wakil gubernur dan Wakil ketua DPRD Maluku dapat memberi manfaat bagi pemerintah dan rakyat MBD,”tukasnya.
(dp-17)
