Bim Salabim, nama honorer pun diganti !!!
Maka tak salah jika ada produk rokok yang menampilkan iklan pesulap asal Indonesia di televisi yang menghilangkan berkas-berkas korupsi dan akhirnya diakui negara lain.
Pasalnya, praktek serupa masih saja dilakoni oleh pejabat di pusat sampai di daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Bagaimana tidak, mempraktekkan bim salabim, sejumlah nama honorer yang sudah masuk daftar antri dari KemenPAN-RB akhirnya diganti dengan nama-nama yang selama ini tidak honor dan hanya berprofesi sebagai tukang ojek dan penjual di pasar.
Kepada wartawan via telepon dari Wonreli, Senin 30 September, beberapa pegawai honorer yang sebelumnya terdaftar dalam surat KemenPAN-RB namun kemudian dicoret membeberkan praktek sulap menyulap tersebut.
”Kami sangat kecewa, selama ini kami honor sudah 8 tahun bahkan ada yang 9 tahun, sebelumnya nama kami ada di surat keputusan saat diumumkan Mei 2013 lalu, namun ketika mau pemberkasan, nama kami sudah tidak ada lagi,” kata mereka.
Mereka menduga telah terjadi persekongkolan dan kolusi yang sangat hebat, karena nama-nama yang masuk justru orang yang tidak pernah honor.
”Bayangkan, mereka yang berprofesi sebagai tukang ojek dan selama ini tidak honor, namun namanya ada. Bahkan ada yang selama ini berjualan di pasar pun ada namanya. Sementara nama-nama kita akhirnya hilang,” sesal mereka
Dikatakan, berdasarkan hasil pendataan, nama-nama yang tidak pernah honor namun diikutkan dalam daftar pengangkatan menjadi CPNS untuk daerah Wonreli antara lain, Levina Rupilu, Adolina Rupidara, Rolan Rupilu, Semuel Menaha, Agus Dadiara, Yacop Rupiasa, Vederika Batwail dan Agustina Frans.
Khusus untuk Agustina Frans, tahun kelulusan berdasarkan yang tertera di ijasah adalah tahun 2005, padahal berdasarkan aturan, honorer yang masuk daftar entri harus tercatat tahun 2015 sudah honor selama 1 tahun.
Diinformasikan, Agustina Frans diakomodir karena dimasukkan oleh Sekretaris BKD MBD yang bernama Bea Francis. Di lain pihak, nama-nama yang awalnya tertera dalam SK KemenPAN namun kemudian dihilangkan antara lain, Eliaser Rupidara, Chetrina Paulus, Yanti Ahap dan Elisabeth Wonlele Frans.
Sementara itu, selain di Wonreli keluhan juga datang dari ibu kota kecamatan lainnya. Dari Tepa ibu kota Kecamatan Babar Barat misalnya.
”Bung tolong awasi proses pengangkatan honorer dulu. Tepa ini kalau bisa diibaratkan sudah penuh dengan air mata darah. Bayangkan, mereka yang seharusnya diangkat, justru dilengserkan lalu nama-nama yang selama ini tidak honor dimasukkan. Tolong perjuangkan nasib masyarakat kecil dan tetap berpegang pada aturan dan kebenaran,” kata beberapa penelepon kepada wartawan dari Tepa.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD MBD, Lambert Maupiku kepada pers sempat mengeluarkan pernyataan akan mengawal ketat proses rekrutmen CPNSD termasuk pengangkatan honorer. Hanya saja Maupiku yang dikonfirmasi media ini via telepon seluler tidak tersambung.
Kemungkinan besar, Ketua Komisi A DPRD MBD itu sementara berada di daerah yang tidak terjangkau jaringan seluler. Pemerintah MBD pun belum bisa mengeluarkan pernyataan terkait carut marutnya proses rekrutmen honorer ini. Dikuatirkan, proses yang tidak seusai aturan ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.(**)
Maka tak salah jika ada produk rokok yang menampilkan iklan pesulap asal Indonesia di televisi yang menghilangkan berkas-berkas korupsi dan akhirnya diakui negara lain.
Pasalnya, praktek serupa masih saja dilakoni oleh pejabat di pusat sampai di daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Bagaimana tidak, mempraktekkan bim salabim, sejumlah nama honorer yang sudah masuk daftar antri dari KemenPAN-RB akhirnya diganti dengan nama-nama yang selama ini tidak honor dan hanya berprofesi sebagai tukang ojek dan penjual di pasar.Kepada wartawan via telepon dari Wonreli, Senin 30 September, beberapa pegawai honorer yang sebelumnya terdaftar dalam surat KemenPAN-RB namun kemudian dicoret membeberkan praktek sulap menyulap tersebut.
”Kami sangat kecewa, selama ini kami honor sudah 8 tahun bahkan ada yang 9 tahun, sebelumnya nama kami ada di surat keputusan saat diumumkan Mei 2013 lalu, namun ketika mau pemberkasan, nama kami sudah tidak ada lagi,” kata mereka.
Mereka menduga telah terjadi persekongkolan dan kolusi yang sangat hebat, karena nama-nama yang masuk justru orang yang tidak pernah honor.
”Bayangkan, mereka yang berprofesi sebagai tukang ojek dan selama ini tidak honor, namun namanya ada. Bahkan ada yang selama ini berjualan di pasar pun ada namanya. Sementara nama-nama kita akhirnya hilang,” sesal mereka
Dikatakan, berdasarkan hasil pendataan, nama-nama yang tidak pernah honor namun diikutkan dalam daftar pengangkatan menjadi CPNS untuk daerah Wonreli antara lain, Levina Rupilu, Adolina Rupidara, Rolan Rupilu, Semuel Menaha, Agus Dadiara, Yacop Rupiasa, Vederika Batwail dan Agustina Frans.
Khusus untuk Agustina Frans, tahun kelulusan berdasarkan yang tertera di ijasah adalah tahun 2005, padahal berdasarkan aturan, honorer yang masuk daftar entri harus tercatat tahun 2015 sudah honor selama 1 tahun.
Diinformasikan, Agustina Frans diakomodir karena dimasukkan oleh Sekretaris BKD MBD yang bernama Bea Francis. Di lain pihak, nama-nama yang awalnya tertera dalam SK KemenPAN namun kemudian dihilangkan antara lain, Eliaser Rupidara, Chetrina Paulus, Yanti Ahap dan Elisabeth Wonlele Frans.
Sementara itu, selain di Wonreli keluhan juga datang dari ibu kota kecamatan lainnya. Dari Tepa ibu kota Kecamatan Babar Barat misalnya.
”Bung tolong awasi proses pengangkatan honorer dulu. Tepa ini kalau bisa diibaratkan sudah penuh dengan air mata darah. Bayangkan, mereka yang seharusnya diangkat, justru dilengserkan lalu nama-nama yang selama ini tidak honor dimasukkan. Tolong perjuangkan nasib masyarakat kecil dan tetap berpegang pada aturan dan kebenaran,” kata beberapa penelepon kepada wartawan dari Tepa.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD MBD, Lambert Maupiku kepada pers sempat mengeluarkan pernyataan akan mengawal ketat proses rekrutmen CPNSD termasuk pengangkatan honorer. Hanya saja Maupiku yang dikonfirmasi media ini via telepon seluler tidak tersambung.
Kemungkinan besar, Ketua Komisi A DPRD MBD itu sementara berada di daerah yang tidak terjangkau jaringan seluler. Pemerintah MBD pun belum bisa mengeluarkan pernyataan terkait carut marutnya proses rekrutmen honorer ini. Dikuatirkan, proses yang tidak seusai aturan ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.(**)
