 |
| Peta Maluku Barat Daya |
Ambon, Dharapos.com
Keberadaan Pembantu Gubernur Maluku dalam hal ini Badan Koordinasi Provinsi di Tiakur, ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) adalah dalam rangka memperpendek koordinasi.
“Dengan wilayah yang luas, mereka (masyarakat MBD, red) kalau ke Ambon tentu jaraknya terlalu jauh, tetapi dengan adanya Pembantu Gubernur di sana maka bisa melakukan koordinasi lebih cepat,” jelas Gubernur Ir. Said Assagaff saat dikonfirmas usai pelantikan Penjabat Bupati Buru, di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (2/2).
Selain itu juga, tidak perlu lagi ke pulau-pulau yang terlalu jauh jaraknya.
“Dengan adanya kantor Pembantu Gubernur di sana, juga dapat menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, Camat hingga kepala desa di daerah itu dan kemudian melaporkan kepada gub mengenai situasi dan kondisi di kabupaten tersebut,” tandasnya.
Terkait itu juga, beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo telah menyetujui penempatan Pembantu Gubernur atau yang saat ini disebut Kepala Badan Koordinasi Provinsi di Tiakur, ibukota Kabupaten MBD.
Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Barnabas Orno baru-baru ini mengatakan Pemprov Maluku dalam waktu dekat bakal membuka kantor perwakilannya di Tiakur.
Hal ini dilakukan sejalan dengan rencana percepatan pemekaran wilayah itu menjadi provinsi perbatasan, sebagaimana usulan Pemerintah daerah setempat atas keinginan masyarakat untuk terlepas dari wilayah administratif Provinsi Maluku beberapa waktu lalu.
“Gubernur Maluku sudah beberapa kali menyampaikan kepada saya bahwa Menteri Dalam Negeri RI sudah setuju untuk adanya penempatan pembantu Gubernur di Kabupaten Maluku Barat Daya. Pak
Gubernur sudah mengkofirmasikan kepada saya tentang kantor di Tiakur dan saya sudah siapkan,” akuinya, di Saumlaki.
Kepala Badan Koordinasi Provinsi Maluku di MBD atau Pembantu Gubernur itu menurut Orno, akan ditempati oleh salah seorang pejabat eselon II/a dan rencana penempatan pejabat tersebut juga telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sebelumnya, pada 7 November 2016 lalu telah dideklarasikan pembentukan Provinsi Perbatasan Kepulauan MBD di Kota Ambon.
Kabupaten yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste ini sendiri memiliki 17 kecamatan.
(dp-19)
