Dobo, Dharapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru terus mematangkan arah pembangunan daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027.
Kegiatan monitoring Musrenbang ini bertempat di Lantai II Kantor BPKAD Kepulauan Aru, Kamis (9/4/2026) yang dimulai sejak pukul 10.00 WIT.
Mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur dan UMKM”, forum ini menjadi ruang strategis bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Bupati Timotius Kaidel bersama wakilnya Drs. Mohammad Jumpa, Ketua DPRD Aru Silvana Looy, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat dan lurah, tokoh agama, tokoh adat, hingga perwakilan lembaga vertikal dan BUMN/BUMD.
Dalam sambutannya, Bupati Kaidel menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan momentum penting dalam menentukan arah pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi ruang bersama untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Bupati menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Kepulauan Aru tengah memasuki fase ekspansi pembangunan periode 2025–2029, dengan fokus pada penguatan hasil pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Menurutnya, pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, penguatan konektivitas wilayah, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Pembangunan harus inklusif, adil, dan tangguh terhadap bencana. Kita ingin memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Namun demikian, Bupati juga mengakui adanya tantangan serius, terutama terkait keterbatasan fiskal daerah. Ia menyebutkan bahwa pada 2026 ini terjadi penurunan signifikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah pusat yang berdampak pada kapasitas keuangan daerah.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan agar lebih selektif dan sinergis dalam menentukan program prioritas.
“Kita harus realistis. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, namun tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut, Bupati juga memaparkan delapan isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan di Kepulauan Aru, di antaranya rendahnya kualitas SDM, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya infrastruktur, hingga rendahnya investasi daerah.
Ia berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku dan pusat dapat terus diperkuat, mengingat Kepulauan Aru merupakan wilayah terdepan, terluar, dan masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Dengan dukungan semua pihak, kita optimistis Kepulauan Aru dapat sejajar dengan daerah lain di Maluku,” ungkapnya.
Kegiatan Musrenbang juga diisi dengan pemaparan materi secara virtual oleh narasumber dari Bappeda Provinsi Maluku terkait arah kebijakan pembangunan wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar hingga selesai pada pukul 11.20 WIT.
Melalui forum ini, Pemkab Kepulauan Aru berharap dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang matang, adaptif, dan berkelanjutan, demi mewujudkan visi daerah yang maju, mandiri, dan harmonis berbasis kekuatan ekonomi laut Arafura.
(dp-31)
