 |
| Ilustrasi Pemberian Gelar Adat |
Ambon, Pemberian gelar adat kepada salah satu pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur Maluku oleh pemuka adat Olilit dan Sangliat Dol, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, belum lama ini, merupakan praktik ’’melacuri’’ diri di tengah merebaknya kritikan-kritikan masyarakat soal kritis identitas para elite lokal.
’’Secara langsung pemuka adat Olilit dan Sangliat Dol melacuri diri di balik pemberian gelar adat tersebut,’’ kata Kiki Labobar, salah satu komponen pemuda Tanimbar di Ambon, Jumat (22/3). Menurut Kiki, pemberian gelar adat itu sarat makna dan sacral karena akan membawa dampak psikologis besar bagi si penerima gelar tersebut. ’’Pemberian gelar untuk pemerintah definitif, misalnya gubernur saja orang masih memprotes, apalagi itu diberikan untuk tokoh politik, dan dalam momentum politik. Mereka sedang berjudi toto gelap, menang berharap manfaat, tapi kalau kalah hilang manfaat,’’ jelasnya.
Lebih layak, kata Kiki, pemberian gelar adat dilakukan kepada tokoh pemekaran MTB Salmon Joseph Oratmangun, atau kepada bupati Bitsael Silvester Temmar yang sudah dua periode memimpin kabupaten berlogo Duan Lolat itu. ’’Atau kasih gelar adat untuk Mathilda Batlajery, Pahlawan Bayangkari di Kalimantan. Apalagi, namanya ingin diabadikan sebagai nama bandara internasional di Lorulun (MTB),’’ serunya.
Dia berharap tokoh-tokoh adat lebih selektif dalam pemberian gelar adat, sehingga pemberian gelar itu tak membias dan hanya dilakukan dalam event politik. ’’Semoga tak ada lagi pemberian gelat adat yang tidak tepat waktu, tidak tepat orang, dan dalam moment yang tidak tepat pula,’’ anjurnya. (ros)
