Ambon, Dharapos.com – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Yapono, terus meningkatkan pelayanan lewat berbagai program yang digagas.
Tidak hanya bagi masyarakat, pelayanan air bersih juga dilakukan bagi para pengembang di Kota Ambon, salah satunya Ambon Plaza (Amplaz).
Rencananya, dalam waktu dekat, perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Ambon ini akan melakukan penandatanganan MoU atau nota kesepahaman dengan pihak pengelola Amplaz.
Direktur Utama (Dirut) Perumdam Tirta Yapono, Piet Saimima mengatakan, sesuai hasil koordinasi dengan pihak pengelolaan Amplaz, perusahaan yang dipimpinnya itu akan menjadi suplayer tunggal pelayanan air bersih bagi Amplaz.
Pasalnya, selama ini kebutuhan air bersih pada mall pertama di kota Ambon itu tidak maksimal.
“Saya langsung ketemu dengan pengelola Amplaz dan membicarakan hal itu. Dan sesuai kesepakatan dengan manajemen Amplaz, kami Perumdam Tirta Yapono akan memberikan pelayanan jalur khusus bagi Amplaz,” ujar Saimima.
Mantan Kepala DPMPTSP Kota Ambon itu mengatakan, air bersih yang dibutuhkan manajemen Amplaz diperkirakan mencapai 200 kubik. Dan pihaknya bahkan bisa melayani lebih dari permintaan itu. Mengingat, akan difungsikan Mall Pelayanan Publik (MPP) pada lantai 4 Amplaz.
“Harapan dari pada pihak pengelola Amplaz, bahwa kebutuhan air bersih 200 kubik bisa terpenuhi setiap waktu. Dan saya menyanggupi itu. Karena debit air kita pada PH1 itu cukup untuk mensuplai air yang mereka butuhkan. Bahkan kalau misalnya kebutuhan mereka 300 kubik juga bisa terlayani. Karena kita terus suplai. Disamping itu, nantinya juga akan dioperasikan mall pelayanan publik di Amplaz,” sebutnya.
Dijelaskan, ketika nanti akan dilakukan MoU, maka Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena yang akan menandatangani kerjasama tersebut. Sebab, saham Perumdam Tirta Yapono 100 persen milik Pemkot Ambon.
“Jadi tidak ada kendala. Kita berharap di bulan ini sudah dilakukan MoU dengan pihak pengelola Amplaz yang dalam MoU itu mengetahui pak walikota. Kemudian kita akan koordinasi lagi dengan pihak BPJN untuk proses pembongkaran pemasangan jaringan pipa. Setelah itu baru kita yang perbaiki kembali jalan itu,” pungkas Saimima.
(dp-53)
