 |
| Suasana Ratas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (21/2) |
Ambon, Dharapos.com
Sukses menggelar Hari Pers Nasional (HPN) 2017, pada 9 Februari lalu, ternyata membawa berkah bagi Provinsi Maluku.
Ini terbukti dengan digolkannya 11 Program Prioritas untuk Maluku oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) “Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Maluku”, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2).
Informasi ini disampaikan Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku, Bobby Palapia, bersumber dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho, yang ikut bersama Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff dan Sekretaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir pada pertemuan tersebut.
Turut hadir, Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersama 18 Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan sejumlah Deputi serta Staf Ahli Presiden.
“Dari 11 program prioritas, 6 program sudah dibahas pada tingkat Kementrian dan sudah disetujui,” terang Palapia.
Ke 6 program tersebut yakni program Trans Maluku yang sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan.
Kemudian, program pengembangan Dok Wayame yang sudah disetujui Kementerian BUMN.
Selanjutnya, pelabuhan Ekspor Tulehu – Waai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta
Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan Sektor Perikanan juga oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Yang berikut, Pembangunan Bandara Banda oleh Kementerian Perhubungan,” paparnya.
Sedangkan lima program lainnya yang ikut dibahas pada Ratas tersebut, yakni Rumah Sakit Umum Pusat.
“Pembangunan fisiknya sudah disetujui Kementerian Kesehatan mulai tahun 2018,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, ada juga Program Sekolah Tinggi Pelayaran (STP) di Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih Maluku Tengah, yang sudah disetujui Kementerian Perhubungan. Lalu, Institut Teknologi Ambon (ITA) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).
“Mengenai ITA, Kementerian Dikti setuju dengan pengkajian. Jadi dalam pengkajian itu, selama 2 tahun, ITA sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, sambil memproses pendiriannya,” terang Palapia.
Pada sektor perekonomian, ada Program Pasar Apung di Kawasan Mardika Ambon, yang sudah disetujui oleh Kementerian Perdagangan.
Kemudian, ada juga Program Pembangunan Proyek Jalan Layang (fly over) di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batumerah, Kota Ambon, yang akan dikoordinasikan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Sebelumnya, dalam Ratas tadi itu, Gubernur memaparkan melalui slide, terkait capaian, hambatan, kendala dan harapannya, untuk menyelesaikan semuanya di hadapan Presiden, Wapres dan jajaran Menteri, yang lantas ditanggapi Presiden Jokowi dan para Menteri teknis terkait,” pungkas Palapia.
(*)
