Papua, Dharapos.com
Kepala Biro Humas dan Protol Sekertariat Daerah Provinsi Papua, Drs. F.X Mote, M.Si mengatakan, sesuai dengan jadwal dari protokoler kepresidenan, Presiden RI, Ir. Joko Widodo akan mengunjungi beberapa tempat di Kota dan Kabupaten Jayapura pada Sabtu (9/5).
 |
| Presiden RI, Joko Widodo |
Diantaranya, pasar Pharaa Sentani pukul 8.30 Wit, groundbreaking pembangunan fasilitas PON tahun 2020, peresmian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jayapura dan groundbreaking jembatan Layang Hamadi-Holtekam, penyerahan Kartu Sehat Sejahtera (KSS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 10 orang perwakilan yang telah disiapkan oleh Walikota Jayapura.
Selanjutnya, kata Mote, Presiden Jokowi akan berdialog dengan masyarakat atau nelayan di Jayapura.
“Terakhir Presiden akan mengunjungi Lapas Abepura kelas II untuk bertemu dengan para Narapidana (Napi), Tapol-Napol dan semua kegiatan akan berakhir di Lapas sekitar pukul 15.50 Wit, setelah telekonfrens, Presiden akan ke Bandara untuk berangkat ke Merauke,” kata F.X Mote kepada wartawan di kantor Gubernur Papua, Jumat (8/5).
Untuk mempercepat pembangunan di Papua sesuai dengan program kerja dari kabinet kerja Jokowi – JK maka dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Papua untuk ke empat kali ini membawa kurang lebih sembilan Menteri Kabinet Kerja mendampingi Presiden.
Terkait dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua yang menuai pro kontra, ujar Karo Humas, tidak semua masyarakat Papua menolak kunjungan Presiden Jokowi karena rakyat Papua juga memberikan dukungan penuh terhadap Presiden Joko Widodo.
“Kunjungan Presiden sebagai bentuk perhatian, perhatian Presiden untuk Papua dan peresmian sejumlah proyek pembangunan merupakan bukti perhatian Presiden di Papua. Kemungkinan masyarakat mengharapkan beberapa janji Presiden yang dapat menyelesaikan masalah-masalah di Papua,” ujarnya.
Pemprov Papua berharap kunjungan dan sejumlah kegiatan yang akan dilakukan oleh Presiden dapat berjalan dengan baik, karena Pemprov Papua bersama tokoh-tokoh masyarakat telah menetapkan Papua sebagai Tanah Damai.
“Dengan adanya kunjungan Presiden dapat meredam segala macam aktivitas yang terjadi selama ini, penolakan, bukan berarti Presiden tidak akan datang. Tetapi mari buktikan bahwa Papua sebagai zona damai, Presiden datang dalam keadaan damai,” ajak Mote.
Namun demikian, Pemprov Papua menjamin kedatangan Presiden, masyarakat menunggu janji Presiden terutama penyelesaian peristiwa penembakan yang terjadi di Kabupaten Paniai dan adanya pelanggaran HAM.
“Pada natal tahun lalu Presiden telah menjanjikan hal ini, kejelasan ini yang ditunggu oleh masyarakat Papua,” terangnya.
(Piet)
