Ambon, Dharapos.com – Anggota DPRD Kota Ambon, Hadi Mairuhu, melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun 2025–2026 bersama warga RT 03/RW 04 Kelurahan Urimessing. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat serta warga setempat.
Dalam sambutannya, Mairuhu menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat pada pemilihan legislatif sebelumnya yang memungkinkannya mengemban amanat di DPRD Kota Ambon. Ia kemudian memaparkan kondisi fiskal nasional yang berdampak signifikan terhadap anggaran pemerintah daerah, terutama terkait pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, situasi ini mengharuskan pemerintah daerah menerapkan langkah efisiensi secara ketat pada tahun 2026.
“Jika tidak dipersiapkan sejak sekarang, tekanan anggaran dapat berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan publik,” ujar Mairuhu.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar belanja APBD Kota Ambon dialokasikan untuk belanja wajib, termasuk pembayaran gaji pegawai, sehingga ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Selain itu, pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) turut menambah beban karena meski rekrutmen dilakukan pemerintah pusat, tanggung jawab pembiayaan tetap berada di pemerintah daerah.
Menghadapi tantangan tersebut, Mairuhu mendorong warga untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui usaha kecil, kreativitas rumah tangga, serta kerja sama dalam komunitas. Ia menegaskan bahwa ketahanan masyarakat menjadi faktor penting ketika pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal.
“Pemerintah memiliki keterbatasan, tetapi masyarakat memiliki potensi besar jika saling menopang,” katanya.
Selain itu, Mairuhu menyoroti pentingnya meningkatkan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi daerah, khususnya retribusi sampah, yang menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Ia menekankan bahwa kontribusi masyarakat melalui retribusi berpengaruh langsung terhadap kelancaran pembangunan daerah.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan, di antaranya ketersediaan air bersih, kerusakan jalan lingkungan, serta penanganan sampah yang dinilai belum optimal. Warga juga mengeluhkan adanya oknum yang mencatut nama DPRD untuk meminta dokumen kependudukan seperti KTP dan KK dengan janji bantuan, namun bantuan dimaksud tidak pernah terealisasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mairuhu menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh keluhan yang disampaikan warga. Ia memastikan akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti persoalan air bersih, infrastruktur jalan, maupun pengelolaan sampah. Terkait dugaan penipuan oleh oknum, ia menegaskan bahwa hal tersebut akan ditelusuri secara serius.
“Saya hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi memastikan setiap keluhan diteruskan kepada pihak terkait dan mendapat tindak lanjut. Ini komitmen saya kepada masyarakat,” tegasnya.
(dp-53)
