Ambon, Dharapos.com – Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ambon, Moh Taufik Souwakil membenarkan sikap Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela yang menyebut Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lalai dalam menjaga situasi Kamtibmas.
Menurutnya, pernyataan tersebut tepat sasaran dan mewakili masyarakat Kota Ambon khususnya warga Desa Hunuth, yang seringkali mengalami atau menjadi korban gangguan Kamtibmas.
“Kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ketua DPRD. Apa yang beliau sampaikan itu mewakili suara rakyat Kota Ambon khususnya warga Desa Hunuth,” ucap Taufik.
Sebagai tindak lanjut, dirinya meminta Gubernur Maluku segera memanggil Bupati Malteng untuk bertanggung jawab terhadap rumah-rumah warga Desa Hunuth yang di bakar.
Bagi dia, Bupati Malteng tidak boleh lepas tangan dari persoalan ini, sebab insiden kebakaran ini dilakukan oleh tangan-tangan warganya yang tidak bertanggung jawab.
“PMII Cabang Ambon meminta agar Gubernur Maluku segera memanggil Bupati Malteng untuk ikut bertanggung jawab terhadap 13 rumah Warga Hunuth yang di lahap oleh si jago merah, akibat dari tindakan main hakim sendiri tanpa ada kebenaran yang di peroleh,” tuturnya.
“Sikap ini muncul karna memang pada fakta yang kita dapatkan di lapangan ternyata warga Hunuth adalah korban dari kesalahpahaman saudara-saudara kita di Negeri Hitu,” tambahnya.
Disisi lain, tuntutan warga Negeri Hitu terkait penahanan pelaku penikaman sudah di ungkapkan oleh pihak Kepolisian.
Dengan demikian maka sudah sepantasnya dan seadilnya pelaku pembakaran rumah warga Desa Hunuth juga harus segera di tangkap.
“Olehnya itu kami mendesak polresta Ambon dan Polda maluku agar secepatnya melakukan proses penyelidikan terhadap pelaku pembakaran rumah. Kerusakan akibat kebakaran ini jangan hanya di bebankan pada Pemkot Ambon saja tapi juga Pemkab Malteng,” pinta Taufik.
Terhadap pernyataan Ketua DPRD Kota Ambon tentang kelalaian Pemkab Malteng menjaga Kamtibmas, ia menegaskan hal tersebut juga merujuk pada kejadian empiris yang serupa terjadi sebelumnya, sehingga tidak perlu di politisir sampai diluar konteks.
“Yang terpenting kepada semua pihak agar jangan menjadi provokatif di tengah kondisi yang sudah mulai kondusif ini. Pernyataan Ketua DPRD Kota Ambon benar adanya agar kedua pemerintah terkait membijaki persoalan ini secara bersama-sama dan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak terutama warga Hunuth,” pungkasnya.
(dp-53)
