Dobo, Dharapos.com – Keberadaan tiga kapal cepat dan dua kapal roro yang bersandar di pelabuhan ferry Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru kini menjadi sorotan.
Pasalnya, sejak kapal-kapal tersebut diadakan sejak 2023 hingga saat ini ternyata tidak memberikan manfaatkan apa-apa kepada masyarakat di wilayah itu.
Kabarnya, kapal-kapal tersebut yang kini kondisinya ibarat pot bunga itu belum bisa beroperasi karena terkendala anggaran operasional.
Kepada Dharapos.com, Senin (17/2/2025) salah satu tokoh muda setempat mengaku heran dengan kinerja Pemerintahan di era kepemimpinan Bupati dr Johan Gonga.
Kenapa kondisi perekonomian di daerah ini lagi kurang stabil bahkan amburadul tetapi Dinas Perhubungan Kepulauan Aru selalu mendapat dana alokasi khusus (DAK, red) dari Kementerian?
“Daerah sudah susah begini lalu bukannya mereka mendapat anggaran dari pusat yang bisa membuat kondisi daerah ini membaik malah menambah beban daerah dengan mendatangkan lagi satu buah kapal cepat. Untuk apa?” sorot sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan dengan nada bertanya.
Kapal cepat dimaksud berukuran panjang 12 meter dan lebarnya 4 meter dengan didukung 5 mesin Yamaha berkekuatan masing-masing 200 PK dengan total besaran anggaran pembuatan mencapai Rp12 miliar.
“Ini yang saya bilang tidak efektif sama sekali dan terkesan mubazir alias tidak ada manfaatnya bagi daerah sama sekali,” kecamnya.
Sumber kemudian membeberkan fakta sebagai bukti bagaimana dua kapal cepat yang didatangkan sejak 2023 lalu yaitu KM. KOBROR dan KM. TARANGAN oleh Pemda Aru sampai saat ini tidak pernah beroperasi.
Bahkan KM. KOBROR dilaporkan mesinnya dalam kondisi rusak berat. Bahkan sejumlah onderdilnya terpantau berhamburan di atas dek hingga terlihat suasana dalam kapal seperti tumpukan sampah.
Sebaliknya secara kasat mata, semua masyarakat Kepulauan Aru pastinya tahu bahwa ada kapal Pemda yang siap untuk melayari rute perjalanan antar kecamatan maupun desa-desa.
“Sayang seribu sayang karena faktanya tidak ada manfaatnya sama sekali. Kapal-kapal itu tetap tidak bisa beroperasi juga dengan alasan biaya operasional sangatlah besar dan menjadi beban daerah,” sesalnya.
Sumber pun berharap di kepemimpinan pemerintahan yang baru nanti perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja OPD di daerah ini.
“Saya minta Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara khusus mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Aru atas tumpukan kapal-kapal milik Pemerintah yang berlabuh di dermaga ferry Dobo ini. Kalau dilihat dari kejauhan itu sudah seperti hiasan pot bunga,” pungkasnya.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Aru Edwin Patinasarane, SH, MH yang dikonfirmasi Dharapos.com, Senin (17/2/2025) mengakui adanya kendala anggaran operasional sehingga menyebabkan kapal-kapal tersebut tidak bisa dioperasikan.
“Usulan kami ke DPRD Aru terkait biaya operasional kapal-kapal tersebut memang disetujui tapi sesuai dengan kebutuhan apa adanya saja,” klaimnya.
Menariknya, Patinaserane malah meminta bantuan media mengonfirmasikan hal itu ke DPRD Aru guna mempertanyakan anggaran untuk biaya operasional lima kapal tersebut.
(dp-31)
