Saumlaki,
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saat ini telah menyiapkan sejumlah kader terbaik yang telah ditetapkan sebagai calon legislatif dari sejumlah partai politik peserta Pemilihan Umum untuk siap memperjuangkan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat di seantero wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Dewan Adat Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Perwakilan Maluku dan Maluku Utara – Nus Ukru kepada ratusan perwakilan masyarakat adat dari sejumlah komunitas masyarakat adat daerah Tanimbar di sela-sela Sarasehan dan Temu Komunitas Masyarakat Adat Tanimbar, belum lama ini, yang berlangsung di balai Desa Arui Das – kecamatan Wertamrian.
Dikatakannya, wujud perjuangan AMAN adalah terhadap hak-hak masyarakat adat di berbagai pelosok Nusantara yang telah sejak lama berjuang secara sendiri-sendiri melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan, eksploitasi dan perampasan atas hak-hak masyarakat adatnya.
Meskipun bukan sebagai partai politik, namun AMAN perlu mengeluarkan kebijakan strategi Pemilu untuk mendorong terwujudnya visi operasionalnya yakni terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.
Nus Ukru dalam materinya menjelaskan perbedaan Calon legislatif dari kalangan anak adat dan calon legislatif yang adalah kader AMAN.
“Saat ini, sejumlah calon legislatif mengklaim diri sebagai anak adat tapi berbeda dengan kader gerakan masyarakat adat. Semua orang bisa mengklaim dan diklaim sebagai anak adat, akan tetapi masyarakat adat perlu membedakan dengan kader gerakan masyarakat adat yang selama ini turut serta dalam upaya memperjuangkan keinginan dan cita-cita luhur masyarakat adat yang dikebiri oleh pihak-pihak tertentu. Perbedaan ini perlu di pergunakan untuk menentukan wakil masyarakat adat di parlemen nantinya,” jelasnya.
Sesuai data Dewan Adat Nasional AMAN, di daerah Maluku Tenggara Barat, lanjut Ukru, ada terdapat sejumlah kader AMAN yang telah ditetapkan sebagai calon legislative pada Pemilu 2014 seperti diantaranya: Ketua AMAN Tanimbar- Yohanis D.B.Malindir,SH dari Partai Nasdem, Stanislaus Wahaileitwan dari Partai Golkar, Daniel Amarduan,S.Sos dari partai Gerindra dan salah satu calon perempuan yakni Devota Rerebain dari PKS.
Diakuinya, bahwa sejumlah kader tersebut telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan AMAN untuk tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat adat jika terpilih sebagai wakil rakyat nantinya.
“Jadi dalam kesepakatan tersebut akan dikawal oleh Kepengurusan AMAN tingkat pusat sehingga apa yang menjadi komitmen dan perjuangan masyarakat adat di Negeri ini bakal terwujud. Hal ini serempak dilakukan di sejumlah daerah termasuk di daerah ini. Kita optimis, dengan MoU ini bakal menjadi acuan perjuangan teman-teman di MTB saat nantinya dipercayakan masyarakat adat untuk menduduki lembaga Dewan Perwakilan Rakyat..” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua AMAN Daerah Tanimbar, Yohanis D.B. Malindir,SH mengatakan AMAN dalam kedudukannya bukanlah sebagai Partai Politik namun organisasi pergerakan dan perjuangan masyarakat adat.
Dengan begitu sudah seharusnya AMAN memposisikan diri sebagai organisasi masyarakat adat yang aktif secara politis memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.
“Penandatanganan MoU tersebut bukan merupakan sebuah keterpaksaan, namun merupakan kesadaran akan masih banyak jeritan masyarakat adat yang terabaikan. Saya percaya bahwa nantinya suara masyarakat adat di parlemen MTB tidak akan sia-sia,” ungkapnya.(mon)
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saat ini telah menyiapkan sejumlah kader terbaik yang telah ditetapkan sebagai calon legislatif dari sejumlah partai politik peserta Pemilihan Umum untuk siap memperjuangkan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat di seantero wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Dewan Adat Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Perwakilan Maluku dan Maluku Utara – Nus Ukru kepada ratusan perwakilan masyarakat adat dari sejumlah komunitas masyarakat adat daerah Tanimbar di sela-sela Sarasehan dan Temu Komunitas Masyarakat Adat Tanimbar, belum lama ini, yang berlangsung di balai Desa Arui Das – kecamatan Wertamrian.Dikatakannya, wujud perjuangan AMAN adalah terhadap hak-hak masyarakat adat di berbagai pelosok Nusantara yang telah sejak lama berjuang secara sendiri-sendiri melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan, eksploitasi dan perampasan atas hak-hak masyarakat adatnya.
Meskipun bukan sebagai partai politik, namun AMAN perlu mengeluarkan kebijakan strategi Pemilu untuk mendorong terwujudnya visi operasionalnya yakni terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.
Nus Ukru dalam materinya menjelaskan perbedaan Calon legislatif dari kalangan anak adat dan calon legislatif yang adalah kader AMAN.
“Saat ini, sejumlah calon legislatif mengklaim diri sebagai anak adat tapi berbeda dengan kader gerakan masyarakat adat. Semua orang bisa mengklaim dan diklaim sebagai anak adat, akan tetapi masyarakat adat perlu membedakan dengan kader gerakan masyarakat adat yang selama ini turut serta dalam upaya memperjuangkan keinginan dan cita-cita luhur masyarakat adat yang dikebiri oleh pihak-pihak tertentu. Perbedaan ini perlu di pergunakan untuk menentukan wakil masyarakat adat di parlemen nantinya,” jelasnya.
Sesuai data Dewan Adat Nasional AMAN, di daerah Maluku Tenggara Barat, lanjut Ukru, ada terdapat sejumlah kader AMAN yang telah ditetapkan sebagai calon legislative pada Pemilu 2014 seperti diantaranya: Ketua AMAN Tanimbar- Yohanis D.B.Malindir,SH dari Partai Nasdem, Stanislaus Wahaileitwan dari Partai Golkar, Daniel Amarduan,S.Sos dari partai Gerindra dan salah satu calon perempuan yakni Devota Rerebain dari PKS.
Diakuinya, bahwa sejumlah kader tersebut telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan AMAN untuk tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat adat jika terpilih sebagai wakil rakyat nantinya.
“Jadi dalam kesepakatan tersebut akan dikawal oleh Kepengurusan AMAN tingkat pusat sehingga apa yang menjadi komitmen dan perjuangan masyarakat adat di Negeri ini bakal terwujud. Hal ini serempak dilakukan di sejumlah daerah termasuk di daerah ini. Kita optimis, dengan MoU ini bakal menjadi acuan perjuangan teman-teman di MTB saat nantinya dipercayakan masyarakat adat untuk menduduki lembaga Dewan Perwakilan Rakyat..” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua AMAN Daerah Tanimbar, Yohanis D.B. Malindir,SH mengatakan AMAN dalam kedudukannya bukanlah sebagai Partai Politik namun organisasi pergerakan dan perjuangan masyarakat adat.
Dengan begitu sudah seharusnya AMAN memposisikan diri sebagai organisasi masyarakat adat yang aktif secara politis memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.
“Penandatanganan MoU tersebut bukan merupakan sebuah keterpaksaan, namun merupakan kesadaran akan masih banyak jeritan masyarakat adat yang terabaikan. Saya percaya bahwa nantinya suara masyarakat adat di parlemen MTB tidak akan sia-sia,” ungkapnya.(mon)
