Saumlaki,
Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat akhirnya serius menangani permasalahan yang saat ini marak terjadi terkait tindak kekerasan maupun pelanggaran terhadap eksistensi perempuan dan anak. Hal ini tergambar pada pembentukan pengurus gabungan organisasi wanita serta pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak di kabupaten MTB.
Bupati MTB, Drs. Bitzael Silvester Temmar pada acara Pelantikan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita serta P2TP2A, yang berlangsung di Gedung Kesenian Saumlaki, Senin (29/07) mengatakan, keberadaan organisasi perempuan yang tersebar di MTB memiliki potensi yang besar sehingga pemda perlu mengakomodir seluruh organisasi tersebut dalam gabungan organisasi wanita Kabupaten MTB.
Menurut dia, untuk mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan dan jaminan anak maka pemerintah juga telah membentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang bertujuan menanggulangi seluruh permasalahan perempuan dan anak di MTB.
“Tentunya itu adalah sebuah potensi besar yang apabila disatukan gerak langkahnya, akan menghasilkan kemajuan-kemajuan bagi suatu masyarakat atau suatu daerah. Untuk itulah pemerintah daerah berupaya memfasilitasi keberadaan organisasi perempuan dalam satu wadah atau Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten MTB dan telah melaksanakan MUSDA I untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi serta memilih kepengurusannya,” ungkapnya.
Ditambahkannya, kepengurusan yang ada diharapkan dapat menjembatani kepentingan organisasi dengan kepentingan organisasi-organisasi pendukungnya. Selain itu juga dapat mendukung tercapainya akselerasi kesetaraan dan keadilan gender melalui perlindungan perempuan dan anak dengan telah terbentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
Bupati menambahkan, kehadiran 2 wadah perempuan dan anak tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan menjadi mitra pemerintah MTB dalam upaya meningkatkan kualitas SDM terutama kaum perempuan dan anak. Selain itu, kehadiran pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak di kabupaten MTB diharapkan dapat meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Saya kira ketika hari ini kita membentuk atau melantik gabungan organisasi perempuan, kita berharap bahwa ada sinergitas antara organisasi-organisasi perempuan di MTB ini baik pada level kabupaten hingga tingkat desa, peran-peran publik dari kaum perempuan mulai kita genjot,’’ tandasnya.
Kepada peserta, dirinya berharap ada kerelaan dan kepekaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengingat organisasi tersebut bersifat sosial atau bersifat sukarela.
Sementara itu Wakil Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak MTB, dr. Juliana Ch. Ratuanak mengatakan, masalah yang dihadapi saat ini oleh kaum perempuan dan anak adalah belum tersedianya sarana dan prasaran pemberdayaan.
Dijelaskannya, eksistensi organisasi ini dari segi substantif sangatlah penting, oleh karena dengan begitu ada perhatian yang lebih terhadap perempuan dan anak.
‘’Beranjak dari keprihatinan saya sebagai pemerhati anak dan perempuan sesuai hasil observasi saya, saya melihat bahwa mereka punya kemauan untuk maju tetapi kita perlu jujur bahwa belum tersedianya sarana pendorong serta siapa yang membimbing dan memberdayakannya,” ungkap Bupati.
Dia berharap, semoga apa yang telah diperjuangkan selama ini dapat berhasil yakni anak – anak bisa berdaya atau bisa mandiri tanpa harus mendapat tuntunan orang lain. Selain itu para wanita mampu mengangkat kearifan lokal demi mencapai kemandirian sejati.(dp)
