Ambon,
 |
| Kadis Tata Kota (Kadiskot) Ambon, M. Novel Masuku |
Pemerintah Kota Ambon sebelumnya melarang warganya tidak tinggal di lereng-lereng gunung. Hal itu dilakukan, guna mencegah jatuhnya korban jiwa maupun harta benda ketika terjadi bencana alam tanah longsor seperti yang pernah melanda beberapa kawasan di kota Ambon, beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu saja, Pemkot Ambon pun harus mencari lokasi yang layak untuk ditempati masyarakat yang di relokasi dari tempat sebelumnya.
Namun diakui, pemerintah kewalahan mencari lokasi dimaksud mengingat sebagian besar status tanah di Kota Ambon adalah tanah dati, sehingga sulit bagi Pemkot untuk menyiapkan lahan baru.
Hal tersebut diakui Kepala Dinas Tata Kota (Kadistakot) Ambon, M. Novel Masuku, belum lama ini.
Menurutnya, apa yang terjadi di masyarakat sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk melihat itu.
“Semua yang duduk sebagai pemangku kebijakan di daerah ini mempunyai tanggung jawab untuk melihat kondisi masyarakatnya dan tidak ada salahnya bila masyarakat mendapatkan bantuan dan perlakuan yang baik dan wajar dari pemerintah,” katanya.
Dikatakan, masyarakat Kota Ambon juga sudah seharusnya sadar melakukan proses pembangunan rumah maupun bangunan khusus pada daerah yang termasuk rawan, sehingga pada saat musim hujan akan sangat berbahaya bagi kondisi masyarakat sendiri.
“Akibat dari perilaku masyarakat yang tidak menghiraukan larangan pemerintah, justru akan sangat membahayakan masyarakat sendiri. Jangan pernah membangun di daerah lereng gunung dan Daerah Aliran Sungai (DAS), itu sangat membahayakan,” kata Masuku mengingatkan.
Menurutnya, pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk membangun, namun bila ingin membangun harus melihat kondisi lahan sebelum dilakukan proses pembangunan maupun tanah yang ditempati layak atau tidak untuk membangun.
“Bukan persoalan pemerintah akan berikan bantuan, tetapi yang jadi persoalan nantinya adalah ketika musibah sudah terjadi masyarakat akan kehilangan banyak hal yang dibutuhkan,” ungkapnya.(*)
