Ambon, Dharapos.com – Pembangunan di Maluku tidak hanya dikerjakan sendiri oleh Pemerintah daerah, tetapi membutuhkan banyak tenaga dan angggran dari banyak sumber.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Abdullah Vanath saat memimpin Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2029, Jumat (11/4/2025), di ruang rapat Lantai 6 Kantor Gubernur setempat.
Dirinya berharap para peserta rapat tersebut bersifat partisipatif, mengingat dalam banyak kesempatan Gubernur selalu menyampaikan bahwa Pemerintah tidak bisa membangun daerah ini sendiri, karena dibutuhkan pikiran dan tenaga dari banyak orang maupun fiskal dari berbagai sumber.
“Gubernur menginginkan masukan dari banyak orang. Oleh sebab itu, dilibatkan unsur akademis karena kita ingin mendapatkan pertimbangan dari banyak aspek, apakah kebijakan yang dibuat relevan atau tidak,” imbuhnya.
Pada kegiatan tersebut turut hadir Wakil Ketua DPRD Maluku, Sekda Maluku beserta para Asisten dan Staf Ahli, pimpinan daerah di 11 Kabupaten/Kota, pimpinan Perguruan Tinggi, pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, pimpinan lembaga vertikal, BUMN/BUMD, pimpinan umat beragama, tokoh masyarakat serta stakeholder terkait.
Wagub juga menyampaikan kepada para Bupati/Wali Kota maupun perwakilannya yang mengikuti secara daring, terkait isu kemiskinan. Karena di 2026 nanti, ada panel dari tingkat Provinsi yang memverifikasi perencanaan dari Kabupaten/Kota.
Ia juga mengatakan, untuk Kabupaten/ Kota yang tingkat kemiskinannya tinggi akan diteliti, apakah ada alokasi anggaran untuk sektor penyumbang kemiskinan atau tidak?
Menurutnya, karena terkadang sektor penyumbang kemiskinan terbesar, tidak ada alokasi anggaran untuk mengentaskan kemiskinan dan hal ini tidak boleh terjadi.
“Gubernur berpesan bahwa kemiskinan yang ada di Provinsi Maluku ini disumbangkan oleh 11 Kabupaten/ Kota, tingkat kemiskinan terbesar itu di Kabupaten mana, tentu saja kita punya data, besok kita akan ukur,” tegasnya.
Pada kegiatan tersebut turut hadir , Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku beserta para Asisten dan Staf Ahli, Pimpinan Daerah di 11 Kabupaten Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, BUMN/BUMD, Pimpinan Umat Beragama, Tokoh Masyarakat serta stakeholder terkait.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.
(dp-19)
