Ambon, Dharapos.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Ambon, Lisa Wattimena kembali turun langsung meninjau aktivitas dua Posyandu di Kota Ambon, Selasa (19/5/2026), yakni Posyandu Sakura di Halong Baru dan Posyandu Melati 2 di Desa Nania Kampung Baru.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekaligus memberi motivasi kepada para kader Posyandu agar tetap aktif, semangat, dan terus eksis dalam melayani masyarakat.
“Kader Posyandu nanti akan dibantu dengan formulir SPM dari masing-masing dinas supaya pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ujar Lisa.
Menurutnya, Posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi wadah masyarakat menyampaikan berbagai persoalan sosial yang nantinya akan diteruskan dan ditindaklanjuti hingga tingkat kota.
Ia mencontohkan, masyarakat yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat melaporkan kondisi tersebut melalui Posyandu agar segera mendapat perhatian pemerintah.
“Kalau ada masyarakat yang punya rumah tidak layak huni, bisa datang lapor di Posyandu dan nanti akan ditindaklanjuti sampai ke tingkat kota,” katanya.
Saat berdialog bersama warga di Posyandu Melati 2, Lisa juga merespons berbagai pertanyaan terkait bantuan sosial. Ia menjelaskan bahwa persoalan bansos akan dibantu dan ditangani bersama Dinas Sosial Kota Ambon.
Selain itu, warga Desa Nania turut menyampaikan keluhan terkait ketersediaan air bersih. Menanggapi hal tersebut, Lisa menegaskan bahwa persoalan air bersih menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Ambon di bawah kepemimpinan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.
Ia memastikan pemerintah kota akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, dibutuhkan laporan dan respons cepat dari pemerintah desa maupun warga agar persoalan yang terjadi dapat segera diketahui dan ditangani.
“Air bersih sementara giat-giatnya dilaksanakan pemerintah kota. Karena itu dibutuhkan informasi dan laporan cepat dari desa maupun masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah desa juga didorong untuk terus memperkuat pelayanan publik, termasuk melakukan pendataan penerima bantuan sosial secara baik agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dengan maksimal.
