Ambon, Dharapos.com – TPID Provinsi Maluku bekerja sama dengan pelaku usaha melaksanakan Operasi Pasar Bahan Pokok Pangan.
Operasi pasar dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Maluku ini, berlangsung di sejumlah pasar yang ada di Kota Ambon.
Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah mengatakan, operasi pasar yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Murad Ismail.
“Gubernur telah menginstruksikan kepada kita semua untuk melakukan serangkaian penanganan tepat secara komprehensif didalam upaya pengendalian harga kebutuhan pokok khususnya di Kota Ambon, dan Provinsi Maluku pada umumnya,” ungkap Hadi di depan kantor Dinas Perindag Provinsi Maluku, Selasa (6/9/2022) pagi, sebelum melakukan operasi pasar.
Dikatakan, operasi pasar bahan pokok pangan ini berlangsung di 5 titik pasar yang ada di Kota Ambon, yakni pasar Mardika, pasar Batu Merah, pasar Passo, pasar Wayame dan pasar Gudang Arang.
Kelima pasar ini menjadi representasi didalam pantauan harga yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon, dibawah kendali Wali Kota setempat.
“Hari ini kita akan melakukan pemantauan komoditi yang memang kita lihat berdasarkan data BPS, berkontribusi terhadap pengendalian inflasi di Maluku,” ucapnya.
Dipaparkan, bahan pokok pangan yang akan dijual hari ini dengan harga dibawah harga pasar adalah minyak goreng, gula pasir, beras, telur, cabe, kangkung dan komoditas-komoditas lainnya.
“Operasi pasar ini akan kita lakukan selama 1 minggu. Terhitung mulai dari hari ini. Nantinya kita akan evaluasi bersama-sama tim pengendalian inflasi Maluku dan Kota Ambon,” ujarnya.
Menurut Hadi, operasi pasar ini adalah program yang nantinya akan menstabilisasi harga sehingga tidak menimbulkan kenaikan harga yang berlebihan.
“Tugas pemerintah didalam TPID ini adalah menjaga pasokan distribusi stabil harga ditingkat konsumen, khususnya di pasar tradisional,” pungkasnya.
Dengan demikian, dirinya berharap dengan terlaksananya operasi pasar ini, ada semacam stabilisasi yang bisa dilakukan sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat.
Ditempat yang sama, Pj. Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menyampaikan rasa terima kasih kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Maluku, yang mana telah berupaya untuk melakukan langkah cepat dalam rangka pengendalian inflasi di Maluku.
“Terima kasih kepada TPI Daerah Provinsi Maluku yang telah melakukan operasi pasar di Kota Ambon,” ungkap Wattimena.
Dikatakan, dari data Agustus kemarin, tingkat Inflasi di Kota Ambon termasuk cukup tinggi dan melebihi tingkat inflasi rata-rata nasional.
Namun yang terpenting ialah, bagaimana Pemerintah melakukan intervensi untuk dapat mengendalikan laju inflasi tersebut.
“Dalam tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Ambon, kami senantiasa di arahkan dan terus berkordinasi dengan TPID Maluku, dalam rangka membangun sinergritas untuk sama-sama melihat tingkat inflasi di Maluku khususnya di Kota Ambon,” ungkap Wattimena.
Dijelaskan, harga-harga kebutuhan pokok yang memang naik cukup drastis diakibatkan oleh banyak faktor. Selain suplai yang kurang, tetapi juga ada beberapa komoditi yang misalnya gagal panen dan sebagainya.
Oleh karena itu, kegiatan yang akan dilakukan seminggu penuh ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kota Ambon, bersama Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat untuk secepatnya melakukan langkah-langkah dalam menekan laju inflasi termasuk Kota Ambon.
“Terima kasih atas dukungan semua pihak termasuk para Distributor yang dengan kerelaan hati membantu operasi pasar ini. Semoga apa yang kita lakukan ini berdampak signifikan, minimal menurunkan tingkat inflasi di Kota Ambon secara Khusus dan Provinsi Makuku pada umumnya,” tutup Wattimena, sembari bergegas menuju lokasi pasar.
Untuk diketahui, turut berpartisipasi dalam operasi pasar ini antara lain, Bank Indonesia (BI), Badan Urusan Logistik (Bulog), Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNIP), CV. Gema Rejeki, PT. Tri Samudera, PT. Mitra Aneka Niaga, dan CV. Sinar Abadi.
Operasi Pasar juga diikuti oleh Forkopimda Maluku dan sejumlah OPD terkait
(dp-53)
