 |
| LPJ Gubernur 2020 diterima 8 fraksi di DPRD Maluku |
Ambon, Dharapos.com – Ranperda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 2020 dibawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail, diterima delapan
fraksi DPRD Maluku.
LPJ ini diterima fraksi dalam rapat paripurna penyampaian
pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tahun anggaran 2020, di ruang rapat lantai II Kantor DPRD Maluku, Jumat
(6/8/2021).
Kendati menerima LPJ dimaksud, namun seluruh fraksi tetap
memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan Ranperda.
Merespon diterimanya LPJ tersebut, Wakil Gubernur Barnabas Orno
menyatakan Ranperda Maluku tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
anggaran 2020 yang telah dibahas, menunjukkan komitmen dan tanggungjawab pemerintah,
Dewan dan pihak terkait untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kami menyadari, banyak hal yang dialami dalam
pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, terutama terjadinya realokasi,
rasionalisasi dan refocusing anggaran yang dilakukan guna menyesuaikan dengan
penanganan Covid-19, dan terdapat pendanaan program yang bersumber dari
pinjaman pemulihan ekonomi nasional guna percepatan penanganan pandemi,”
katanya.
Kondisi ini, bagi Wagub, tentu saja membutuhkan analisa tepat
dan kerja keras guna memboboti Ranperda yang akan disetujui bersama untuk
ditetapkan menjadi Perda.
Untuk itu, Pemprov Maluku mengucapan terima kasih kepada
pimpinan dan segenap anggota dewan dalam menyumbangkan pikiran, dukungan serta
kerjasamanya.
“Saya yakin, Dewan akan terus mendukung setiap usaha
yang ditempuh Pemprov Maluku dalam membangun daerah dalam masa pandemi. Dan
kepada seluruh aparatur pemerintah, saya berharap terus meningkatkan kinerja
dalam pelaksanaan program dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga WTP dapat
kita pertahankan secara berkesinambungan,” tuturnya.
Rapat paripurna dihadiri Plh Sekda Sadli Lie, Kepala Bappeda
Anton Lailossa dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Zulfikar
Anwar dan sejumlah anggota dewan.
(dp-19)
